Up Date Data Jumlah Kartu Prabayar Pasca Penurunan Tarif Telekomunikasi

Siaran Pers No. 84/DJPT.1/KOMINFO/7/2008

Menyusuli Siaran Pers No. 80/DJPT.1/KOMINFO/7/2008 tentang Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Verifikasi dan Validasi Kartu Prabayar, berikut ini adalah up date data dari jumlah kartu prabayar yang tersebar dan digunakan dalam layanan telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access . Pembaharuan data ini cukup penting untuk dapat mengetahui data terkini yang dilaporkan oleh para penyelenggara telekomunikasi berdasarkan data waktu pelaporan yang beragam. Jika dibandingkan data sebelumnya, terjadi lonjakan sangat signifikan pada jumlah pengguna atau kartu prabayar yang digunakan oleh warga masyarakat, dan hal tersebut diperkirakan berkorelasi positif dengan adanya kebijakan penurunan tarif layanan dari para penyelenggara telekomunikasi yang secara efektif berlaku mulai awal bulan April 2008. Sehingga perkiraan Ditjen Postel, bahwa penurunan tarif telekomunikasi akan berdampak pada peningkatan jumlah pengguna layanan telekomunikasi rupanya cukup terbukti.

Sedangkan data penyelenggara FWA:

Melalui Siaran Pers ini, Ditjen Postel menghimbau kepada para pengguna jasa telekomunikasi seluler dan FWA untuk memberikan data registrasi yang benar dan valid, karena Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, khususnya Pasal 4 Ayat (6) menyebutkan, bahwa penyelenggara jasa telekomunikasiwajib menonaktifkan nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang terbukti atau diketahui menggunakan data sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk identitas palsu atau tidak benar atau identitas milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan. Lebih lanjut disebutkan pula pada Ayat (7), bahwa dalam hal penonaktifan sebagaimana dimaksud ayat (6), penyelenggara jasa telekomunikasi tidak diwajibkan membayar kerugian apapun kepada pelanggan. Akan halnya masalah jaminan kerahasiaan data dari kemungkinan penyalah-gunaan karena tanpa alasan yang jelas, maka Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan, bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan. Selanjutnya masih terkait dengan hal yang sama, pada Pasal 5 Ayat (4) menyebutkan, bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (3) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib rnenyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atas permintaan: a. Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana terkait; b. Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi; dan c. penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel: 021.3860766

Fax: 021.3844036