Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010, hal: 5). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001, hal: 148).

Ditjen Infrastruktur Digital terdapat 4 (empat) bidang penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (bidang frekuensi), Sertifikasi Operator Radio dan Standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi (Sertifikasi dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi) yang diselenggarakan oleh Direktorat dan UPT yang berada di bawah Ditjen Infrastruktur Digital. Secara detail operasional beberapa pelayanan penyelenggaraan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, yaitu:

1. Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselematan pelayaran dan penerbangan. Penggunaan pita spektrum frekuensi oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kebutuhan
2. Sertifikasi Operator Radio, yaitu segala proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
3. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu segala proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikasi sangat penting karena untuk menjain perangkat dapat berfungsi dengan baik dan tidak berinterferensi ketika perangkat tersebut terintegrasi dalam jaringan telekomunikasi Indonesia. Selain itu sertifikasi juga membantu anda untuk memilih perangkat mana yang sesuai dengan standar Indonesia.
4. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu layanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi yang mengacu pada spesifikasi teknis/Technical Specification Regulation, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC, sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Infrastruktur Digital sesuai acuan Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Infrastruktur Digital Kemkominfo dari tahun 2020 sampai tahun 2024, seperti tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel. Rangkuman Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Infrastruktur Digital

*) Gabungan dari seluruh unit layanan publik Ditjen Infrastruktur Digital

Dapat dilihat dari table diatas bahwa semua layanan di Ditjen Infrastruktur Digital telah mengalami peningkatan terutama pada layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebesar 5,89%. Jika data pada Tabel di atas dibuatkan grafik perkembangan nilai IKM sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, maka diperoleh gambaran perkembangan nilai IKM Ditjen Infrastruktur Digital sebagai berikut:

Nilai IKM Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2020-2024

Nilai IKM Berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

Ditjen Infrastruktur Digital telah berupaya dalam meningkatkan layanan, terbukti dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Tahun 2019 (Direktorat Operasi Sumber Daya) dan Tahun 2020 (Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi) sebagai bagian dari Zona Integritas (ZI).