Tingkat Keberhasilan Ditjen Postel Sepanjang Tahun 2007

30 / 12 / 2007

Siaran Pers No. 211/DJPT.1/KOMINFO/12/2007

Sepanjang tahun 2007, terdapat sejumlah tingkat keberhasilan yang patut disyukuri telah dicapai oleh Ditjen Postel. Memang diakui, masih ada sejumlah permasalahan dan "pekerjaan rumah" yang belum terselesaikan, tetapi beberapa keberhasilan yang di antaranya tersebut berikut ini cukup layak untuk dipublikasikan:

Penerimaan PNBP bidang Postel.

Sampai dengan posisi 17 Desember 2007, PNBP bidang Postel telah mencapai Rp. 4.327.348.880.550,- (Empat triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah). Sedangkan target penerimaan PNBP tahun 2008 dibidang Postel sebesar Rp. 5.551.535.950.000,- (Lima triliun lima ratus lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Tingkat pencapaian tahun 2007 tersebut berarti mengalami peningkatan dari target semula yang diprediksikan di bulan Desember tahun 2006. Adapun target dan realisasi PNBP (2004 - 2007) adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2004	1.116.930.000.000,00	1.351.028.563.999,43	-
2005	1.750.000.000.000,00	1.776.670.653.527,03	-
2006	3.800.000.000.000,00	3.952.488.098.142,00	Posisi per 21 Desember 2006 (jumlahnya sangat signifikan karena adanya perolehan Up Front Fee 3G sebesar Rp 1.132.000.000,-)
2007	3.525.000.000.000,00	4.327.348.880.550,00

Pameran Prangko Internasional 2007.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dengan didampingi oleh Dirjen UPU dan Duta Besar RI untuk Swiss pada tanggal 23 Oktober 2007 telah membuka secara resmi Pameran Prangko Indonesia di kantor pusat UPU (Universal Postal Union) di Bern, Swiss. Pembukaan pameran yang diwarnai dengan pergelaran seni karawitan Jawa yang seluruh penabuh gamelannya adalah seluruhnya sekitar 12 orang adalah para siswa suatu international school di Bern ini dihadiri oleh seluruh pejabat kantor pusat UPU, para delegasi peserta sidang tahunan Council of Administration UPU dan tampak hadir pula Hermawan Kertajaya (pakar marketing dari Indonesia). Pameran yang berlangsung selama penyelenggaraan sidang CA UPU tersebut berjalan dengan sukses, karena tidak hanya semata-mata menyajikan aneka ragam prangko dan filateli Indonesia pilihan, juga menyajikan keindahan dan keragaman seni budaya Indonesia dalam paket pesona wisata yang sangat indah. Pameran tersebut akan mengawali rencana pameran akbar pranko dan filateli sedunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Oktober 2008.
Pembukaan kode akses.
1. Berdasarkan pengkajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, Pemerintah pada tanggal 3 Desember 2007 akhirnya memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 43/P/M.Kominfo/12/2007 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 ( Fundamental Technical Plan National 2000 ) Pembangunan Telekomunikasi Nasional. Alasan utama perubahan peraturan tersebut adalah dengan memperhatikan amanat Pasal 10, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan untuk keperluan percepatan pembangunan telekomunikasi nasional, khususnya teledensitas, sehingga dipandang perlu untuk mengubah ketentuan penerapan kode akses sambungan langsung jarak jauh sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001. Implementasi pembukaan kode akses dilakukan secara hati-hati dan komprehensif, yang didasarkan pada semangat infrastructure sharing, peningkatan efisiensi, peningkatan teledensitas dan peningkatan kualitas layanan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha.
2. Untuk itu keputusan tersebut didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu: aspek legal, tehnologi (kesiapan teknis saat ini dan perkembangan tehnologi ke depan), bisnis (kebutuhan investasi dan adanya fairness), dan peningkatan layanan publik (khususnya teledensitas dan pemerataannya). Sebagai konsekuensinya, pembukaan kode akses ini dilakukan per wilayah dan bukannya dalam lingkup nasional, dengan alasan karena teledensitas dan penetrasinya di tiap wilayah sangat variatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kode akses pada tahap pertama yang beroperasi di Indonesia wajib diberlakukan di wilayah penomoran Balikpapan .
3. Dengan demikian, selambat-lambatnya pada tanggal 3 April 2008 seorang pelanggan di wilayah penomoran Balikpapan dapat memilih layanan SLJJ-nya dengan menggunakan angka "0" yang berlaku saat ini yang berarti menggunakan jasa SLJJ PT Telkom atau dengan angka "011" yang berarti menggunakan jasa SLJJ PT Indosat. Untuk berikutnya di tiap wilayah penomoran akan dievaluasi untuk menentukan kelayakan pembukaan kode akses di wilayah tersebut berdasarkan kesiapan kompetisi di wilayah penomoran tersebut yang dihitung berdasarkan proporsi jumlah pelanggan antara penyelenggara telekomunikasi pertama dengan yang berikutnya.
Penyelamatan filing satelit Indonesia .
1. Dalam Sidang ITU-WRC (World Radiocommunication Conference) 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober s/d. 16 November 2007 di Geneva, Swiss, Delegasi Indonesia telah menyampaikan 6 proposal dan telah dijadikan dokumen resmi persidangan. Salah satu proposalnya yang sangat strategis adalah Proposal 5, yaitu tentang permohonan dukungan untuk notifikasi jaringan satelit Indonesia . Pada proposal ini Indonesia meminta dukungan terhadap notifikasi jaringan satelit Indostar-1 dan Palapa-C series. Dalam dokumen ini disampaikan bahwa prososal Indonesia telah mendapat dukungan di forum Regional (APG2007-5) dan meminta WRC-2007 untuk dapat menerima notifikasi ketiga jaringan satelit Indonesia tersebut.
2. Setelah koordinasi dengan beberapa negara terkait dapat diselesaikan, maka proposal Indonesia mengenai filing satelit tersebut dapat disetujui secara aklamasi pada sidang Pleno (Plenary) ke-6 WRC-2007 pada tanggal 7 Nopember 2007. Dengan disetujuinya permohonan tersebut, maka praktis ketiga filing Indonesia, INDOSTAR-1A (107.7°BT), PALAPA-C1 (113°BT), dan PALAPA-C4 (150,5°BT) telah berhasil diselamatkan. Sebagai informasi, satelit Indonesia adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia (dalam hal ini Departemen Kominfo, khususnya Ditjen Postel).
3. Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia, yang merupakan p enyelenggara telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia, yang meliputi: PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Media Citra Indostar, PT. Pasifik Satelit Nusantara dan LAPAN. Sedangkan d aftar satelit Indonesia terdiri dari: Fixed Satellite Service: Palapa Telkom-1 (108E), Telkom-2 (118E), Palapa C1 (113E), Palapa Pacific 146E; Broadcasting Satellite Service: Cakrawarta-1 (107.7E); Mobile Satellite Service: Garuda-1 (123E); dan Space Exploration Satellite: LAPAN Tubsat (Satelit Non GSO).
Penanda-tanganan perjanjian Palapa Ring.
1. Suatu moment yang sangat bersejarah dan strategis dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional di Indonesia pada tanggal 10 November 2007 di Surabaya Menteri Kominfo Mohammad Nuh telah menyaksikan langsung acara penanda-tanganan perjanjian Konsorsium Palapa Ring, yang dilakukan oleh para Direktur Utama (yang mewakili) dari 6 perusahaan anggota Konsorsium Palapa Ring, yaitu PT Telkom, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom, PT Powertek Utama Internusa dan PT Infokom Elektrindo. Acara ini juga telah dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo (mengingat lokasi penanda-tanganannya berada di Jawa Timur), Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dan 30 Kepala Daerah Tingkat II Kawasan Indonesia Bagian Timur (Bupati dan Walikota), yang wilayahnya terinstalasi landing point dari Proyek Palapa Ring ini.
2. Sebagai informasi, pada saat anggota konsorsium masih 7 perusahaan, berdasarkan hasil RFI (Ready for Information), nilai investasi total untuk pembangunan Palapa Ring ini diperkirakan sebesar US$ 255,1 juta atau Rp 2.346 milyar. Namun karena kemudian ada yang mengundurkan diri dan kini tinggal 6 perusahaan, maka nilai investasi totalnya menjadi sebesar Rp US$ 225,037 juta atau Rp 2.070 milyar. Perhitungan ini dengan ketentuan, bahwa meskipun ada yang mengundurkan diri, maka besaran investasi tiap pihak tidak berubah. Jika setelah RFP (Request For Proposal) dalam rangka tender dengan konfigurasi penuh terdapat kekurangan investasi maka akan ditetapkan kemudian apakah akan mengundang investor baru atau menunda pembangunan sebagian link sesuai dengan besarnya kekurangan dana.
  |
Pengumuman tender SLI.
1. Pada tanggal 17 September 2007, Dirjen Postel selaku Ketua Tim Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional telah mengadakan jumpa pers dengan acara tunggal pengumuman pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional . Sebagai informasi, setelah mengalami rangkaian panjang proses seleksi, akhirnya telah diputuskan bahwasanya PT. Bakrie Telecom Tbk telah ditetapkan sebagai pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 415/KEP/M.Kominfo/9/2007 tanggal 14 September 2007.
2. Sebelumnya telah dikirimkan pemberitahuan melalui surat resmi Dirjen Postel selaku Ketua Tim Seleksi SLI 22/TS-SLI/IX/2007 tertanggal 17 September 2007 kepada ke 3 peserta seleksi (PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk, dan PT. Natrindo Telepon Seluler). Pada awal mulanya, peserta seleksi yang mengikuti pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi pada tanggal 29 Juni 2007 adalah: PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk, PT. Mobile-8 Telecom Tbk dan PT. Natrindo Telepon Seluler. Pada tahap berikutnya, peserta seleksi yang menyampaikan jawaban dokumen seleksi pada tanggal 23 Agustus 2007 adalah: PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. Excelcomindo Pratama Tbk, dan PT. Natrindo Telepon Seluler. Sedangkan PT. Mobile-8 Telecom Tbk tidak menyampaikan jawaban dokumen seleksi dan hanya menyampaikan surat pengunduran diri dari keikutsertaan seleksi.

Pengkanalan dan mapping televisi siaran digital.

Di tahun 2007 telah berlangsung pengkanalan dan mapping (Pemetaan) Televisi Siaran Digital dengan hasil sebagai berikut :
1. Untuk pengkanalan TV Digital dengan teknologi DVB-T dialokasikan kanal 25 s.d. 42 dengan ketersediaan 5 kanal bagi setiap wilayah layanan.
2. Kanal 22,23,24 dan kanal 43 s.d. 62 dicadangkan untuk mengantisipasi layanan konvergensi di masa yang akan datang.
3. Dengan 1 Kanal DVB-T dapat menampung 6 konten penyelenggara penyiaran TV sehingga dengan 5 kanal dalam setiap wilayah layanan tersedia 30 konten penyelenggara penyiaran TV.
4. Dalam menyiapkan peta layanan DVB-T menggunakan software aplikasi CHIRPLUS-BC yang merupakan bagian dari SIM-F (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi).
Penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi.

Untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi, pada tahun 2007 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 35 judul penelitian unggulan melalui skema bottom-up dan top-down. Serta telah dilaksanakan penelitian dengan metode pembiayaan swakelola dari proposal yang diusulkan oleh LPPM-ITB dengan judul Sistem Dompet Elektronik Micropayment Berbasis Teknologi RFID untuk transaksi multipurpose menggunakan komunikasi wireless GSM.Diharapkan di tahun 2008 hasil penelitian ini sudah dapat diketahui.

Kepemimpinan Indonesia dalam Global Forum on ICT-Based Disaster Management.
1. Pada tanggal 10-12 Desember 2007 ITU ( International Telecommunication Union ) telah menyelenggarakan pertemuan khusus Global Forum on Effective Use of Telecommunications/ICT for Disaster : Saving Lives , yang bertempat di Geneva , Swiss . Pada kesempatan itu Menteri Kominfo Moh, Nuh telah dipercaya menjadi Chairman dan sekaligus menyampaikan Keynote Speech pada acara pembukaan tanggal 10 Desember 2007. Forum ini dihadiri oleh 174 dari perwakilan dari pemerintahan 6 diantaranya Menteri Telekomunikasi/ICT dari negara-negara: Uganda, Samoa, Sri Lanka, Sudan, Zambia dan Jamaica, 18 perwakilan organisasi Internasional dibawah PBB, 27 sektor swasta, dan 53 perwakilan organisasi NGO.
2. Delegasi Indonesia terdiri dari unsur Depkominfo, Deplu, Komunitas Penanganan Bencana dan Operator Telekomunikasi. Pada kesempatan tersebut Delegasi Indonesia juga mengusulkan adanya solidaritas global dalam penanganan disaster dan menekankan untuk menindaklanjuti hasil workshop ITU tentang disaster pada bulan Maret 2007 yang lalu di Bandung terkait dengan usaha untuk mengatasi istitutional contrainsts, regulatory constraints, technical constraints dan financial contraints . Hal- hal penting lain yang telah disampaikan tentang pentingnya peranan telekomunikasi/ICT sebagai persiapan menghadapi bencana khususnya dalam hal:
  1. Pengumpulan, pemrosesan dan penyebaran informasi antara badan yang terlibat dalam penanganan bencana..
  2. Meningkatkan kecepatan transaksi dan produksi dan pencarian fakta bencana melalui telekomunikasi/ICT.
  3. Menciptakan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara badan yang terlibat dalam penanganan bencana.

Pimpinan Pelaksana ID-SIRTII.
1. Berdasarkan Surat Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar No. 2030/DJPT.1/KOMINFO/9/2007 tertanggal 26 September 2007 telah menetapkan Richardus Eko Indrajit dan Muhammad Salahuddien Manggalanny yang masing-masing terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Pelaksana ID-SIRTII (Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure).
2. Di dalam data CV yang diterima oleh Panitia Seleksi, Richardus Eko Indrajit lahir tanggal 24 Januari 1969, lulus S1 dari ITS Surabaya dan S2 dari Harvard University (AS) dan Leicester University (Inggris). Pengalaman pekerjaan yang pernah ditempuh adalah pada PT IndoConnsult (Direktur), PT Praweda Ciptakarsa Informatika (Komisaris Utama), PT Reinassance Sentra (Direktur), STIMIK Perbanas (Ketua), Swiss German University (Direktur Riset), Jakarta Consulting Group (General Manager), Prosys Bangun Nusantara (Business Manager), Price Waterhouse (Senior Consultant), PT Media Teknologi Informasi (Direktur) dan PT Prima Mitranata (CEO). Sedangkan Muhammad Salahuddien Manggalany lahir tanggal 22 Mei 1971, lulus S1 dari Institut Tehnologi Nasional, Malang dan S2. Pengalaman pekerjaan yang pernah ditempuh adalah pada PT Myindo Cyber Media (Konsyltan Pengembangan Bisnis), PT Air Putih Palapa (Konsultan Pengembangan Bisnis), PT Corexindo Mitra Lestari (Manager Pengembangan Bisnis), PT Lintas Langit Nusantara (Direktur), CV Dimensi Internet (Direktur), Laboratorium Internet ITN (Network Administrator), Yayasan Widyacaraka Nusantara (Periset Jaringan Internet Pendidikan), CV Tunas Artha Pratama (Manager Teknis) dan CV Tiga Mitra Cemerlang (Wirausaha perdagangan computer, jasa rental computer dan jasa warung internet).
3. Seperti diketahui, Ditjen Postel pada tanggal 21 Agustus 2007 mengumumkan hasil seleksi tahap pertama (administrasi dan kompetensi) untuk memilih ketua dan wakil ketua pimpinan ID-SIRTII. Para pelamar yang dinyatakan terpilih dan lulus seleksi tahap pertama ini kemudian mengikuti seleksi tahap kedua (psikologi, wawancara dan presentasi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Agustus 2007 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Para penilaian pada seleksi tahap kedua ini beranggotakan komposisi yang sama dengan seleksi tahap pertama.
Pemrosesan ke pengadilan atas pelenggaran penggunaan frekuensi radio.

Meskipun sejauh ini rencana penertiban nasional terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi, namun di lapangan pada kenyataan Ditjen Postel tidak semata-mata sekedar "berkoar-koar". Melalui sebagian besar Kantor Balai Monitoring dan Loka Monitoring Frekuensi seluruh Indonesia, sejauh ini telah tercatat banyak kasus yang telah diproses di pengadilan dan sebagian di antaranya telah dijatuhkan vonisnya oleh pengadilan. Untuk tahap berikutnya, Ditjen Postel tetap sangat concern dengan masalah carut marutnya kecenderungan penggunaan frekuensi radio. Itulah sebabnya kegiatan penertiban sebelum ini cukup intensif namun cenderung cukup hati-hati di antaranya karena adanya sejumlah Pemda yang bersikukuh untuk menerbitkan izan penggunaan frekuensi radio dan penyiaran atas dasar Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang pada sisi lain adalah adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Telekomunikasi yang mengharuskan penggunaan frekuensi radio adalah adanya izan dari Menteri. Itulah sebabnya ketika PP 25 Tahun 2000 tersebut direvisi, dan kemudian sejak tanggal 9 Juli 2007 lalu telah terbit Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Ditjen Postel memiki landasan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penertiban penggunaan frekuensi radio. Ditjen Postel akan tetap bertindak hati-hati dan berdasarkan skala prioritas yang ada dalam melakukan penertiban. Selain itu, Ditjen Postel selalu berkoordinasi secara efektif dengan Ditjen SKDI dan KPI untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Serta yang paling penting adalah adanya sosialisasi yang berkelanjutan seperti yang saat ini dilakukan.
Roadmap konvergensi infrastruktur ICT Indonesia.
1. Dalam rangkaian acara APRICOT (Asia Pacific Internet Conference on Operational Technologies) yang berlangsung pada bulan Pebruari 2007 di Bali, telah berhasil dicanangkan Deklarasi ICT Bali. Deklarasi tersebut diharapkan dapat semaksimal mungkin untuk mendorong berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan penggunaan ICT secara realistis. Paling tidak deklarasi tersebut dapat menjadi common sense yang dapat menjadi fasilitator pemetaan ICT secara time-based targets dan reality-based objectives . Bahwasanya sejumlah sikap pesimisme sempat muncul dalam deklarasi tersebut sangat mudah dipahami, karena sejauh ini sudah sering muncul deklarasi serupa namun lemah dalam tindak lanjutnya. Namun demikian dalam deklarasi tersebut Ditjen Postel bersama seluruh stake-holders yang ada sangat mendorong agar komitmen yang ada tersebut harus saling dikritisi dan dikoreksi bersama seoptimal mungkin berdasarkan target konkret data secara akseleratif dari berbagai unsur yang ada.
2. Pada kenyataan, sikap pesimisme yang ada tersebut ternyata justru telah menjadi driving force berbagai pihak untuk menyikapinya secara bijaksana dan lebih sistematis namun konkret untuk mengejar target penyelesaian dan penjabaran tindak lanjut deklarasi tersebut. Tantangan pesimisme tersebut akhirnya terespon secara konkret ketika di saat rangkaian puncak acara upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-62 pada tanggal 27 September 2007 yang lalu Dirjen Postel di Jl. Cilaki Bandung di hadapan Menteri Kominfo Mohammad Nuh (selaku Inspektur Upacara) dan seluruh hadirin peserta upacara telah membacakan pengantar Rancangan Roadmap Konvergensi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia . Rancangan. Rancangan ini merupakan merupakan hasil maksimal secara konkret dari Deklarasi ICT Bali 2007 yang disusun bersama-sama oleh para stakeholers ICT di Indonesia. Dalam deklarasi di Bali tersebut disebutkan di antaranya, bahwa hasil penjabaran penyusunan konkretnya akan dilakukan bertepatan dengan puncak acara Hari Bhakti Postel 2007 dan itu akhirnya telah secara konsisten terpenuhi janji dan komitmennya hingga berlangsung pada tanggal 27 September 2007 lalu.
3. Ditjen Postel merasa perlu bersama berbagai pihak (termasuk APJII) untuk menyusun roadmap infrastruktur ini sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders sektor telekomunikasi dalam menyamakan langkah dan persepsi terkait dengan perkembangan telekomunikasi. Rancangan ini diharapkan dapat memudahkan regulator, penyelenggara jaringan dan layanan, para investor, penyelenggara bisnis pendukung maupun konsumen dalam menyikapi perkembangan telekomunikasi hingga tahun 2011 . Rancangan ini juga memuat sejumlah jadwal pelaksanaan proses migrasi menuju konvergensi telekomunikasi hingga tahun 2011. Oleh karena itu melalui Siaran Pers ini, Ditjen Postel mulai tanggal 1 s/d. 31 Oktober 2007 akan mengadakan konsultasi publik dengan tujuan untuk menyempurnakan rancangan ini. Tsanggapan terhadap rancangan ini diharapkan dapat dikirimkan via email ke: gatot_b@postel.go.id danismail@postel.go.id . Dengan demikian, yang perlu ditanggapi adalah narasi dan presentasinya.
Peningkatan status beberapa sub-unit kerja Ditjen Postel.

Searah dengan semakin berkembang dan meningkatnya ruang lingkup, beban, tantangan kerja Ditjen Postel dan juga atas dasar pertimbangan strategis, telah berhasil ditingkatkan status keberadaan beberapa sub-unit kerja di lingkungan Ditjen Postel setelah melalui proses pembahasan yang sangat intensif dengan kantor Menpan. Beberapa sub-unit kerja yang meningkat statusnya adalah sebagai berikut:
1. Balai Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi menjadi Balai Besar Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
2. Kantor Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Tangerang (Banten) menjadi Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Tangerang (Banten).
3. Kantor Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pontianak (Kalimantan Barat) menjadi Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Pontianak (Kalimantan Barat).
4. Kantor Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Merauke (Papua) menjadi Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Merauke (Papua).
Pementasan ketoprak humor komunitas Postel.

Di tengah kesibukan yang intensintasnya sangat tinggi di kalangan komunitas pos dan khususnya telekomunikasi, pada tanggal 5 September 2007 telah berlangsung pementasan ketoprak humor guyonan komunitas Postel di Balai Kartini. Para pemain justru sebagian besar dari para pimpinan komunitas Postel mulain dari Menteri Kominfo Moh. Nuh, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, Direktur Utama Telkom, Direktur Corporate Services Indosat, Direktur Utama Telkomsel, Direktur Utama Excelcomindo Pratama hingga beberapa tokoh lainnya (total 21 pemain dari komunitas Postel sedangkan pemain ketoprak aslinya hanya sekitar 8 orang). Acara yang pertama kalinya dalam sejarah Postel ini diadakan sebagai bagian dari kegiatan menyambut Hari Bhakti Postel 2007.