Terus Genjot Infrastruktur Digital, Pemerintah Digital jadi Tujuan Utama Komdigi

Yogyakarta (Infrastruktur Digital) – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berlari untuk mengikuti arus perubahan transformasi digital yang cepat salah satunya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk menghasilkan smart city.

Menjadi salah satu panelis pada Forum Smart City Business Match Making 2025, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan mengungkapkan bahwa upaya-upaya sudah dilakukan dan ini merupakan bagian dari amanat Asta Cita untuk memastikan tidak ada lafi desa/kota di Indonesia yang tertinggal dalam pemanfaatan akses internet.

“Pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas digital yang ditartegtkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029” ucapnya.

Denny menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan, Pertama, mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan. Kedua, memperluas jangkauan broadband tetap (fixed broadband) dan mobile broadband dengan kecepatan internet yang ditargetkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029.

Ketiga, membangun ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) serta mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat pertukaran data antarinstansi. “ini semua menjadi target utama kita, agar harapan yang dituju dapat tercapai” sambungya.

Selain itu, Denny juga mengungkapkan langkah tersebut diambil mengingat Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk 2.000 desa yang masih blankspot, kualitas broadband yang menempati peringkat 9 dari 10 negara ASEAN, serta rendahnya kecepatan rata-rata internet nasional.

“Pembangunan infrastruktur digital bukan hanya soal teknologi, melainkan pondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan inklusif,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menyampaikan, Komdigi menghadirkan berbagai program guna mendorong transformasi digital hingga ke daerah-daerah, termasuk melalui Klinik Pemerintah Digital sebagai upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia lewat inovasi dan kolaborasi layanan publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“transformasi digital tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan keterbukaan untuk bersinergi dengan berbagai pihak” ucapnya.

Klinik Pemerintah Digital dibentuk untuk mendukung upaya bersama dalam memperkecil ketimpangan digital di berbagai daerah melalui pendampingan para Pemda. “Harapannya melalui program Klinik Pemerintah Digital ini, beragam kendala yang dihadapi oleh Pemda, baik itu dari segi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya pemahaman kebijakan, hingga minimnya infrastruktur pendukung dapat diatasi secara bertahap,” lanjut Mira.

Dengan semangat kolaborasi, Kemkomdigi menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan hasil kerja bersama antara pusat, daerah, serta seluruh ekosistem digital nasional dan melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat literasi digital masyarakat, mendukung digitalisasi pendidikan, mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi, serta mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing tinggi.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (27/8/2025) ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Pejabat Tinggi Madya/Pratama di lingkungan Komdigi, dan Pemerintah Daerah.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital