Terobosan Ditjen Aplikasi Telematika Melalui Penyediaan Community Access Points Yang Didukung Bantuan Baru Bank Dunia Dalam Pengembangan Akses Internet Di Daerah-Daerah Pedesaan

Siaran Pers No. 116/PIH/KOMINFO/5/2009

(Jakarta, 17 Mei 2009). Masih dalam kaitan merayakan Hari Masyarakat Informasi dan Telekomunikasi Dunia ( World Telecommunication and Information Day yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2009, ITU (International Telecommunication Union), Departemen Kominfo menginformasikan, bahwa Bank Dunia, yang bertindak sebagai lembaga administrator untuk Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA), pada bulan April 2009 telah menanda-tangani bantuan grant secara resmi sebesar 1,9 juta dolar dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi pembangunan penyediaan akses internet dan layanan lain yang terkait dengan jasa telekomunikasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil di Jawa dan Sumatera. Proyek pembangunan dan penyediaan akses yang merupakan proyek yang sepenuhnya dibiayai oleh GPOBA dan merupakan pilot proyek ini dalam pelaksanaannya berada di bawah tanggung-jawab Ditjen Aplikasi Telematika, Departemen Kominfo. Menteri Kominfo Mohammad Nuh dalam pernyataannya menyambut kegiatan ini menyebutkan, bahwanya adalah keinginan bersama untuk menyaksikan perkembangan dan kemajuan Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan yang didorong oleh keberadaan dan daya dukung arus informasi yang terbuka aksesnya. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa target yang akan diperoleh dengan adanya bantuan tersebut adalah searah dengan upaya pemerintah untuk memungkinkan agar informasi dapat lebih diakses oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya akses informasi, maka kegiatan perekonomian di daerah-daerah terpencil akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan keterbukaan bisnis.

Keinginan Pemerintah untuk mempercepat pembukaan akses informasi dan penyediaan jasa akses telekomunikasi ini pada dasarnya adalah searah dengan sasaran dan target WSIS (World Summit of Information Society) di Geneva pada bulan Desember 2003, dimana para pemimpin bangsa-bangsa sepakat mengatasi digital divide dengan menaruh target bersama bahwa pada tahun 2010 seluruh desa telah terhubung (angka teledensity 15%, atau sekitar 37 juta satuan sambungan telepon), dan terhubung dengan community access center pada 2015 (angka teledensity 50%). Dengan kata lain, tujuan komitmen ini adalah aksesibilitas bagi setiap orang sampai ke pelosok yang terjauh. Tonggak sasaran ini tentu memberi inspirasi dan motivasi bagi setiap ekonomi untuk mengarahkan usahanya mencapai tujuan secepatnya. Infrastruktur TIK dipandang sebagai infrastruktur kunci yang mampu menggiring dan menjalin potensi terbaik untuk menciptakan nilai tambah. Inilah hakekat dari infrastructure before ecommunity atau sering diistilahkan i-before-e. Komitmen Indonesia pada WSIS 2003 tersebut kemudian kembali dipertegas pada WSIS 2005 di Tunis. Di samping itu, selama ini masyarakat umum juga cukup well informed dengan program USO (penyediaan akses telekomunikasi dan informatika pedesaan) yang tanggung-jawabnya berada di bawah Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Dengan demikian apa yang dilakukan Ditjen Aptel dan Ditjen Postel ini saling bersinergis untuk kepentingan masyarakat di pedesaan dalam memperoleh akses telekomunikasi.

Khusus tentang Community Access Points (CAP) yang selama ini sesungguhnya sudah dioperasionalisasikan oleh Ditjen Aptel ini terutama melalui Warmasif adalah suatu model pengembangan CAP yang merupakan sebuah outlet dimana masyarakat yang berada di suatu wilayah dapat melakukan komunikasi, akses informasi global, pemasaran melalui internet, transaksi online dan akses perpustakaan digital. Warmasif (Warung MASIF) ini ada yang ditempatkan di sejumlah tempat-tempat strategis di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dengan adanya Warmasif, pengusaha UKM dapat mempromosikan dan menjual produk mereka secara global, membeli produk dari daerah lain atau negara lain secara langsung, mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk semua bidang usaha dan melakukan tranksasi elektronik yang dijamin oleh misalnya oleh kantor pos di seluruh Indonesia. Dari sisi layanan perpustakaan digital, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan bidang pendidikan; melakukan pemesanan koleksi secara online, melakukan koneksi ke perpustakaan digital lain yang terhubung dengan perpustakaan digital Departemen Kominfo. Dengan adanya layanan informasi kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan bidang kesehatan, mendapatkan informasi tentang Posyandu, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, PMI, Asuransi Kesehatan, Dokter Spesialis, Dokter Praktek dan lain-lain. Selain itu masyarakat dapat melakukan konsultasi online dan pendaftaran online.

Seandainya proyek ini nantinya terlaksana, hal ini akan mendukung pola pendekatan yang berbasis private-public-partnership approach dalam pembangunan dan operasionalisasi CAP. CAP yang didukung oleh GPOBA ini akan menyediakan jasa akses internet, telekomunikasi dan fasilitas komputer serta program pelatihan akses internet untuk masyarakat yang tersebar di 222 pusat kecamatan, dimana 110 di antaranya tersebar di Provinsi Lampung dan sekitar 112 akan berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, yang secara keseluruhannya di 3 provinsi tersebut dihuni oleh sekitar 10 juta penduduk. Proyek ini dimaksudkan untuk memungkinkan pemanfaatan internet oleh masyarakat di daerah-daerah terpelosok, baik untuk kepentingan pelajar, kelompok pelatihan untuk wanita pedesaan dalam mengembangkan program perdagangan atau program pemberantasan buta huruf maupun bagi petani dalam usahanya memperoleh harga komoditi, pekerja kesehatan, para guru hingga warga desa yang sekedar hanya ingin memperoleh informasi atau pesan dari keluarganya yang bekerja di luar negeri. Joachim von Amsberg (World Bank Country Director for Indonesia) mengatakan, bahwa proyek ini memperkenalkan suatu mekanisme inovatif untuk pendanaan penyediaan akses komunikasi dan tehnologi informasi, yang memungkinkan tercapainya tujuan Pemerintah Indonesia dalam menyediakan fasilitas layanan telefon yang menghubungkan seluruh desa menjelang tahun 2010 dan juga layanan internet menjelang tahun 2015. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa seandainya proyek ini sukses, maka bukan hanya layak dicontoh tidak hanya untuk pengembangan telekomunikasi dan layanan internet, tetapi juga untuk pengembangan sektor-sektor infrastruktur lainnya.

Proyek ini mengambil bentuk model franchising dalam pembangunan dan operasionalisasi CAP. Kegiatan ini akan mendukung pendanaan bagi suatu program subsidi yang kompetitif dimana perusahaan-perusahaan yang berminat (dalam proses seleksi terbuka dalam waktu dekat ini) boleh mengajukan penawaran penyediaan CAP di daerah-daerah proyek tertentu. Penawar atau kontraktor yang berhasil memenangkan seleksi akan langsung harus melaksanakan pekerjaannya dengan perusahaan-perusahaan lokal dimana CAP tersebut akan dioperasionalisasikan. Proyek ini akan mendanai pekerjaan pembangunan CAP dan juga manajemen program termasuk di antaranya rekruitmen dan program pelatihan bagi perusahaan-perusahaan lokal. Di samping itu, proyek ini akan menyediakan pendanaan untuk konsultan yang akan membantu Departemen Kominfo yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan proyek ini dalam menangani administrasi proyek, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan sistem pembayaran bagi pelaksana kontraktornya adalah berbasis dari hasil pekerjaan yang telah dihasilkannya atau berdasarkan hasil kinerjanya. Setelah pembayaran di tahap-tahap awal, maka pembayaran berikutnya sangat tergantung dari hasil kinerja yang harus mengindikasikan bahwa CAP berfungsi secara baik melalui setiap perjanjian layanan. Kesemuanya ini akan diverifikasi secara independen. Menanggapi pentingnya keberadaan tehnologi informasi di daerah pedesaan ini, Mohsen A. Khalil (World Bank Group Director for Global Information and Communication Technologies) mengatakan, bahwa keberadaan komunikasi dan tehnologi informasi manfaatnya sangat efektif dalam memperluas layanan umum dan swasta bagi penduduk pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Mohsen juga mengatakan, bahwa proyek bantuan yang didasarkan pada hasil yang inovatif ini akan memungkinkan masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan dan berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama sebagaimana masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Meskipun kontributor pendanaan GPOBA secara tetap adalah berasal dari the UK "s Department for International Development (DFID), the International Finance Corporation (IFC), which is a member of the World Bank Group, the Directorate-General for International Cooperation of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (DGIS), the Australian Agency for International Development (AusAID), and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), namun demikian untuk royek ini akan memperoleh pendanaan hanya dari Australian Agency for International Development dan the Swedish International Development Cooperation Agency.

__________

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).