Sinergi dan Kolaborasi Lintas Lembaga Untuk Jaga Digitalisasi Negeri

Jakarta (Infrastruktur Digital) – Perkembangan digitalisasi yang sangat pesat membutuhkan kendali dan pengawasan yang seimbang agar tercipta harmonisasi antara regulasi yang dibuat dan kenyataan dilapangan, untuk itu sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga menjadi sebuah keharusan.

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) menjadi salah satu Tugas dan Fungsi utama dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Peran Penyidik Pegawan Negeri Sipil (PPNS) menjadi sangat vital dalam menjaga agar semua itu dapat berjalan dengan semestinya.

“Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara PPNS, Polri, dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan hukum di bidang telekomunikasi” ucap Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Ervan Fathurokhman, Selasa (4/10/2025).

Melanjutkan sambutannya, Ervan menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang cepat menuntut PPNS untuk terus meningkatkan kompetensi serta memahami dinamika penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi administratif dan pidana sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Dan juga, perlunya peningkatan literasi teknis dan hukum agar setiap langkah pengawasan dan penertiban spektrum frekuensi dilakukan secara tepat, transparan, dan profesional.

Kegiatan Forum Peningkatan Profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bidang pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (APT) ini dilaksanakan di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, koordinasi, dan integritas PPNS di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital diikuti oleh120 peserta, terdiri dari PPNS pusat dan daerah, pejabat UPT Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Siber Bareskrim, dan Polda Metro Jaya

Menyambung sambutannya, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital menegaskan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan PPNS dinilai krusial dalam menekan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta memastikan perangkat telekomunikasi yang beredar sesuai ketentuan.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman, memperdalam kerja sama, dan memperkuat sinergi antara PPNS, Polri, serta seluruh UPT di daerah dalam menjaga tata kelola spektrum frekuensi dan perangkat telekomunikasi nasional,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan PPNS dapat semakin tanggap terhadap dinamika teknologi dan penegakan hukum di bidang telekomunikasi. Forum ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

“Hal ini sekaligus memastikan bahwa proses pengawasan dan penindakan selalu berlandaskan profesionalitas, integritas, dan semangat kolaborasi lintas lembaga demi terwujudnya ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan” tutupnya.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.