Pertemuan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan Dalam Peningkatan Kerjasama ICT Menyambut Kunjungan Presiden Republik Korea Lee-Myung-bak

Siaran Pers No. 77/PIH/KOMINFO/3/2009

(Jakarta, 7 Maret 2009). Dalam acara Indonesia-Korea Business Forum, Menteri Kominfo Mohammad Nuh bersama dengan Menteri Ekonomi Knowledge Economy Republik Korea (Korea Selatan) Lee Youn-Ho pada tanggal 7 Maret 2009 telah mengadakan pertemuan bilateral di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai salah satu rangkaian kegiatan forum tersebut sehubungan dengan adanya kunjungan kenegaraan Presiden Republik Korea Lee Myung-bak ke Indonesia selama 3 hari (tanggal 6 s/d. 8 Maret 2009). Satu jam sebelumnya di tempat yang sama, Menteri Kominfo juga telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) Cho Hwan-eik yang dilanjutkan dengan pertemuan terbuka dalam forum bisnis yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi Departemen Kominfo dan KOTRA serta kalangan industri ICT dari kedua belah pihak. Seusai pertemuan pertemuan dengan Presiden Direktur KOTRA dan kemudian juga dengan Menteri Knowledge Economy, maka Menteri Kominfo kemudian bergabung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Marie L. Pangestu, Ketua BKPM Muh. Lutfi, Ketua Umum Kadin M. Hidayat yang mendampingiWakil Presiden Jusuf Kalla yang mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea di Hotel Ritz Carlton Pacific Place juga.

Dalam pertemuan Menteri Lee Youn-Ho dengan Menteri Mohammad Nuh, kedua belah pihak saling sepakat mengenai kebutuhan peningkatan kerjasama pengembangan ICT di antara kedua negara. Menteri Lee Youn-Ho (yang didampingi oleh beberapa pejabat tingginya) menyampaikan keinginannya untuk lebih banyak membantu pengembangan ICT di Indonesia. Demikian pula dengan Menteri Mohammad Nuh (yang didampingi oleh Sekjen Departemen Kominfo Ashwin Sasongko, Dirjen SKDI Freddy Tulung, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dan Staf Khusus Ahli Menteri Abdullah Alkaff) menyambut gembira inisiatif pihak Pemerintah dan kalangan swasta Republik Korea untuk meningkatkan kerja-samanya dengan Indonesia, karena pada dasarnya Pemerintah Indonesia bersikap sangat terbuka terhadap upaya peningkatan kerjasama bidang ICT dengan berbagai negara. Hanya saja, terhadap beberapa isyu krusial seperti masalah frekuensi radio, telekomunikasi nirkabel, BWA, dan TDMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) , Menteri Kominfo mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan seandainyapun ada inisiatif-inisiatif baru harus tetap melalui suatu pengajian yang komprehensif. Lebih lanjut Menteri Mohammad Nuh sempat juga menyinggung kemungkinan seandainya Korea Selatan berminat untuk membuka backbone internasional langsung dari Korea Selatan ke Indonesia.

Sebagai informasi, tawaran kerjasama yang disampaikan oleh Menteri Kominfo tersebut dilatar-belakangi oleh suatu kondisi yang cukup signifikan, bahwasanya sejak terjadinya gempa bumi 7.1 skala richter di dekat Taiwan pada akhir bulan Desember 2006, Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya sempat terimbas dampaknya akibat terputusnya backbone serat optik yang melewati negeri itu. Gangguan itu mencakup sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Southeast Asia_Middle East-Western Europa (SMW3) dan Asia Pasifik Cable Network (APCN). Kabel SMW3 yang terputus itu terjadi dekat stasiun kabel Fengshan (Fengshan Cable Station) dan kabel APCN dekat stasiun kabel Toucheng (Toucheng Cable Station). Gempa bumi tersebut tidak hanya berakibat pada terganggunya komunikasi suara, tetapi juga komunikasi data khususnya internet serta pada transaksi pasar finansial, seperti terganggunya keterhubungan jalur trafik Internet via Singapore Telecom Internet Exchange (STIX) yang menghubungkan Indonesia-Singapura-Hong Kong hingga Jepang, Korea dan Taiwan yang menuju Amerika Serikat. Pasca musibah Taiwan tersebut telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk mem-back up kontinuitas layanan telekomunikasi melalui satelit yang sesungguhnya selama ini juga sudah dimanfaatkan secara luas, dan mencari alternatif sambungan backbone internasional lainnya yang bisa langsung tergubung ke Tier 1 dan juga seperti pembukaan keterhubungan antara Indonesia dengan Australia yang sedang dibangun saat ini.Bukti konkret Pemerintah Indonesia ini telah dipersyaratkan kepada pemenang lelang SLI, yang di antaranya dalam kurun waktu 5 tahun wajib melalukan penyediaan koneksi ke jaringan backbone internet Tier-1 (IP Backbone) pada 5 tahun pertama: Batam-Singapura dengan jarak 40 Km dengan tingkat keterhubungan ke Tier-1 Level, Singapura-Amerika Serikat dengan jarak 17480 Km dengan tingkat keterhubungan ke Tier-1 Level 2, Singapura-Hongkong dengan jarak 3180 Km dengan tingkat keterhubungan ke Tier-1 Level 2, dan Hongkong-Amerika Serikat dengan jarak 15500 Km dengan tingkat keterhubungan ke Tier-1 Level 3. Pada prinsipnya, peluang usaha untuk pembukaan backbone internasional tersebut masih tetap dimungkinkan untuk pihak lain, sebagaimana di antaranya juga ditawarkan oleh Menteri Kominfo kepada Menteri Lee Youn-Ho.

Oleh karena itu, mengingat potensi dan ruang lingkup kerjasama kedua negara di bidang ICT di masa depan akan lebih luas danchallenging, kedua Menteri sepakat agar diusulkan untuk dibentuk komite kerjasama kedua negara yang dapat berfungsi sebagai referensi hukum kerjasama yang lebih komprehensif. Untuk diketahui, kerjasama pengembangan ICT di antara kedua belah pihak sesungguhnya selama ini sudah berlangsung cukup maju, karena belum lama ini pada tanggal 19 Pebruari 2009 di kantor Ditjen Postel telah berlangsung pula acara penanda-tanganan nota kesepahaman dalam bidang pengembangan management spektrum frekuensi radio dengan Dirjen Central Radio Management OfficeCentral Radio Management Office (CRMO) Korea Keun Hyeob Lee. Sebelumnya juga telah ditanda-tangani nota kesepahamanya pada tanggal 24 April 1971. Kemudian pada tahun 2002 Ditjen Postel dan Kementeriaan Informasi dan Komunikasi Republik Korea juga telah menanda-tangani nota kesepahaman di bidang kerjasama ICT dan telekomunikasi. Dan selanjutnya, pada tahun 2007 telah ditanda-tangani pula nota kesepahaman antara Ditjen Postel dengan Korea Agency for Digital Opportunity (KADO) dalam rangka pelaksanaan IT Expert Advisory Mission Project. Tujuan dari IT Expert Advisory Mission Project ini adalah untuk membentuk suatu kemitraan yang bertujuan menjebatani kesenjangan digital dan juga dalam rangka pelaksanaan konsultasi bidang telekomunikasi di Indonesia. Di samping itu, saat ini juga sedang dibangun Korea-Indonesia Training Centre Project yang peletakan batu pembangunannya telah dilakukan oleh Menteri Kominfo dengan Duta Besar Korea Selatan pada tanggal 7 Mei 2008 di kawasan Jababeka, Cikarang. Keseluruhan kerjasama tersebut nantinya akan diintegrasikan satu sama lain dalam suatu komite kerjasama bilateral Indonesia - Korea Selatan. Berbagai bentuk kerjasama cenderung terus meningkat tersebut belum terhitung yang langsung dilakukan secara business to business di antara sesama kalangan swasta bidang ICT kedua negara.

----------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).