Perpanjangan Waktu Konsultasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Siaran Pers No. 18/DJPT.1/KOMINFO/2/2007

1. Ditjen Postel pada tanggal 3 Pebruari 2007 telah mengeluarkan Siaran Pers No. 15/DJPT.1/KOMINFO/2/2007 tentang "Konsultasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Serta Terhadap Besaran Denda Yang Tertuang Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika" ( info_view_c_26_p_1578.htm ). Menurut rencana, konsultasi publik ini akan ditutup pada tanggal 9 Pebruari 2007, sehingga kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan dampak rencana pemberlakuan Rancangan Peraturan Menkominfo ini diharapkan dapat mengirimkan tanggapan, koreksi, saran dan rekomendasinya paling lambat pada tanggal 9 Pebruari 2007 sebelum jam 24.00 WIB melalui email ke alamat: gatot_b@postel.go.id . Namun demikian, mengingat adanya musibah banjir besar yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak akhir minggu yang lalu dan hingga kini di beberapa tempat masih belum sepenuhnya surut, maka Ditjen Postel memutuskan untuk memperpanjang waktu konsultasi publik hingga tanggal 16 Pebruari 2007. Perpanjangan waktu ini diharapkan dapat memberi lebih banyak peluang bagi berbagai pihak untuk lebih memiliki lebih banyak waktu untuk menanggapinya, mengingat pada minggu ini hampir seluruh penyelenggara telekomunikasi terkonsentrasi kesibukannya untuk mengatasi persoalan terganggunya layanan telekomunikasi akibat banjir tersebut.
2. Ditjen Postel sangat menyadari sepenuhnya, bahwa Rancangan Peraturan Menkominfo tentu akan menimbulkan sikap sangat kritis, khususnya dari para penyelenggara jaringan telekomunikasi, selain karena ini merupakan sesuatu hal yang baru meskipun sosialisasi awal sudah pernah dilakukan beberapa bulan yang lalu (tanggal 13 Agustus 2006 dan 22 Agustus 2006) melalui konsultasi publik juga (yang sempat diperpanjang) (info_view_c_26_p_1459.htm dan info_view_c_26_p_1462.htm ), juga karena jika nanti sepenuhnya diberlakukan akan menciptakan nuansa baru yang lebih memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Ditjen Postel sudah barang tentu tidak akan sembarangan memberlakukan ketentuan sanksi denda ini karena ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh BRTI, karena pada dasarnya keberadaan, fungsi dan tanggung jawab Ditjen Postel tidak hanya menyusun regulasi dan kebijakan serta memberikan sanksi, tetapi juga melakukan tugas-tugas pembinaan dan mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi secara obyektif demi tegaknya tertib hukum penyelenggaraan telekomunikasi tanpa harus selalu menyalahkan pihak penyelenggara telekomunikasi secara demonstratif dan berlebihan . Namun jika memang terbukti tidak memenuhi kewajibannya, Ditjen Postel tidak ragu-ragu untuk memberikan sanksi yang keras sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apalagi jika Rancangan Peraturan Menkominfo ini mulai diberlakukan. Pada sisi lain, Rancangan Peraturan Menkominfo justru akan memberi kesempatan bagi para penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memperoleh proteksi hukum secara proporsional dari kemungkinan legal action yang dapat dilakukan oleh pihak lain dengan nilai gugatan yang kadang terlalu berlebihan nilainya . Dengan demikian, Ditjen Postel melalui konsultasi publik ini mengundang berbagai pihak yang terkait untuk memberikan masukannya agar supaya apapun esensi Rancangan Peraturan Menkominfo yang nantinya berhasil disusun memberikan manfaat yang lebih berarti bagi pemenuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi bagi kepentingan pertumbuhan telekomunikasi pada khususnya dan kepuasan para pengguna telekomunikasi pada umumnya.
3. Berikut ini adalah jenis sanksi dan besaran denda penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, yaitu:

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id