Perlu Dukungan Semua Pihak Maksimalkan Manfaat Perkembangan IoT

Jakarta (SDPPI) - Perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan Internet of Things (IoT) kedepan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI, Mochamad Hadiyana, ketika mewakili Dirjen SDPPI Ismail membuka Focus Group Discusion (FGD) tentang IoT di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Mengutip para ahli, Mochamad Hadiyana mengatakan bahwa pada 2025 IoT akan menyumbangkan sekitar 40 persen bagi value added of economy (nilai tambah ekonomi), dan Indonesia berpotensi sebagai negara dengan penghasilan menengah.

“Dengan demikian, kehadiran IoT ini harus kita manfaatkan sebenar-benarnya untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Hadiyana mengingatkan.

Oleh karena itu, katanya, untuk mencapainya perlu ada strategi atau peta jalan, juga regulasi dan ketentuan-ketentuan lain sehingga Indonesia bisa memaksimalkan potensi IoT ini.

Negara-negara lain sudah menyusun peta jalan (roadmap) bersama-sama antara pemerintah, swasta, dan pihak-pihak lain yang terkait. Indonesia pun harus demikian.

Swasta tidak akan maksimal mendapatkan manfaat IoT jika pemerintah menyerahkan perkembangan IoT ini kepada mekanisme pasar. Demikian juga sebaliknya, pemerintah tidak akan mendapatkan manfaat IoT untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya dukungan sektor swasta yang kuat, inovatif, dan tidak dibebani regulasi yang terlalu ketat, jelas Hadiyana.

Lalu bagaimana perkembangannya sekarang ini, Hadiyana mengatakan bahwa sebenarnya baik pemerintah maupun swasta mempunyai keseragaman dalam tujuan dan format.

Roadmap dibuat dengan tujuan untuk menangkap peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan ekosistem IoT, dan untuk mengembangkan industri dalam negeri.

Mengenai formatnya, kata Hadiyana, pihak-pihak yang terlibat di negara lain menyusun strategi, bahkan pendataan hingga komitmen investasi. “Kalau bisa kita seperti mereka.”

Ditjen SDPPI Kemkominfo, berkaitan dengan perkembangan IoT ini, berdasarkan lingkup tugasnya adalah menyusun peta jalan bagi frekuensi, standardisasi alat dan perangkat, serta pengembangan industri dalam negeri.

Melalui FGD hari ini, Mochamad Hadiyana mengharapkan dapat dihimpun masukan-masukan untuk tiga bidang yang menjadi tugas SDPPI tersebut. Tapi karena lingkupnya terlalu luas, minimal hari ini ada banyak masukan untuk dua hal, yakni standardisasi dan pengembangan industri dalam negeri.

Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Ditjen SDPPI sekarang ini? Menurut Hadiyana, Ditjen SDPPI sudah melakukan harmonisasi spektrum frekuensi radio, baik frekuensi selular maupun frekuensi satelit untuk mobile.

Yang menjadi masalah, kata Hadiyana, yang non seluler. Banyak frekuensi digunakan untuk IoT yang sejauh ini sudah dilakukan harmonisasi. Kebetulan ada frekuensi tertentu yang masih kosong dan 2018 akan diharmonisasikan dengan persyaratan teknis perangkat (device).

“Kalaupun nanti diperlukan regulasi khusus, kita pun akan siap menyusun persyaratan-persyaratan tersebut,” katanya.

Melalui forum ini, lanjut Mochamad Hadiyana, Ditjen SDPPI menginginkan ada masukan-masukan untuk penyusunan standar-standar dan sertifikasi, berikut parameter-parameter yang dibutuhkan.

Merujuk kisah sukses kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat 4G yang telah menumbuhkan manufaktur perangkat di dalam negeri dan menyerap hampir 13.000 pekerja, Hadiyana mengharapkan momentum perkembangan IoT kedepan dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga menguntungkan bagi Indonesia.

FGD yang bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan bagi penyusunan roadmap IoT Indonesia ini dihadiri oleh pejabat dan staf Ditjen SDPPI, Ditjen Aptika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRPT), Universitas Indonesia, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, dan Forum IoT Indonesia.

Sementara dari industri hadir perwakilan dari PT Prasimax Inovasi Teknologi, PT Transforme Indonesia, PT Multidaya Teknologi Nusantara, PT GE Technology Indonesia, PT Qualcomm International, Dicoding.com, dan PT Dycodex Teknologi Nusantara.

(Suber/Foto: Mukshinun/Anne)