Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan, DJID Gelar FGD Pelayanan Publik 2026

Bekasi (Infrastruktur Digital) – Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pelayanan Publik Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Survei Pelayanan Publik sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku industri.

FGD dibuka oleh Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal (MRKI), Dimas Yanuarsyah. Dalam sambutannya, Dimas menegaskan bahwa indeks pelayanan publik tidak hanya menjadi indikator kinerja organisasi, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan pemerintah.

“pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas akan mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem digital nasional” jelasnya dalam sambutan.

Untuk memastikan hasil survei yang objektif dan komprehensif, Ditjen Infrastruktur Digital melibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai surveyor independen. Kegiatan ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari Kementerian PANRB, praktisi, akademisi, serta perwakilan industri telekomunikasi guna memberikan masukan dan perspektif yang beragam terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Ditjen Infrastruktur Digital berharap dapat memperoleh rekomendasi yang konstruktif dalam mengidentifikasi area pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Hasil diskusi akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DJID berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menghadirkan layanan infrastruktur digital yang berkualitas guna mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.