Pengumuman Dirjen Postel Tentang Permohonan Hak Labuh (Landing Right) Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit Asing

Siaran Pers No. 5/DJPT.1/KOMINFO/1/2007

1. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada hari ini tanggal 12 Januari 2007 telah menanda-tangani Pengumuman Dirjen Postel Tentang Permohonan Hak Labuh (Landing Right) Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit Asing. Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, Peraturan Menkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit dan Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.
2. Para penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib untuk mendapat hak labuh (landing right) sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) yang berupa izin stasiun angkasa atau izin stasiun bumi diterbitkan oleh Dirjen Postel. Mereka tersebut wajib pula untuk mengajukan permohonan izin landing right (landing right) kepada Dirjen Postel dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006, yaitu antara lain yang terkait dengan koordinasi satelit dan terbukanya kesempatan yang sama (asas timbal balik/reciprocity). Terkait dengan reciprocity ini, Ditjen Postel juga akan berperan aktif untuk mengirimkan surat kepada administrasi telekomunikasi satelit asing. Batas waktu pemenuhan semua ketentuan Peraturan Menkominfo dan Peraturan Dirjen Postel tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2007.
3. Sebagai informasi tambahan, sesuai ketentuan Peraturan Menkominfo dan Peraturan Dirjen Postel tersebut di atas, maka hak labuh untuk izin stasiun angkasa hanya dapat diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP). Sedangkan hak labuh untuk izin stasiun bumi dapat diberikan kepada semua penyelenggara telekomunikasi, kecuali kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum, penyelenggara jasa akses internet (internet service provider) dan penyelenggara jasa jual kembali warung internet.
4. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 20 Mei 2006 Ditjen Postel telah mengeluarkan Siaran Pers No. 60/DJPT.1/KOMINFO/V/2006 tentang " Ditjen Postel Apresiasi Terhadap Tingginya Respon Para Pengguna Satelit Yang Telah Memanfaatkan Masa Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia" (info_view_c_26_p_1406.htm ). Dalam data pendaftaran tersebut, tercatat terdapat 55 perusahaan/pengguna satelit (baik satelit domestik maupun asing). Jumlah tersebut jika di-break down lebih rinci jauh lebih banyak, karena untuk kelompok penyedia jasa internet saja dikategorikan pada satu kelompok pengguna, dimana dalam perinciannya berdasarkan wilayah. Sedangkan secara umum, satelit-satelit domestiknya adalah: Telkom-1, Telkom-2, Palapa C2, Garuda-1 dan Indostar-1. Adapun satelit-satelit asing yang digunakan oleh puluhan pengguna di Indonesia sangat beragam, seperti di antaranya tersebut di bawah ini:

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id