Pencabutan Lisensi Telekomunikasi dan Peringatan Terakhir Bagi Yang Menunggak Pembayaran BHP Telekomunikasi

Siaran Pers No. 58/PIH/KOMINFO/7/2013

(Jakarta, 19 Juli 2013). Dalam rangka pelaksanaan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Kominfo No. 31 Tahun 2008 serta Peraturan menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2010, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencabut 23 izin penyelenggaraan telekomunikasi pada 22 perusahaan untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2013, mereka itu adalah:

NO	Nama Perusahaan	Jenis Penyelenggaraan	SK Pencabutan
1.	PT. Surya Waringin Mas	ITKP	317/KEP/DJPPI/9/2012
2.	PT. Eresha Technologies	ISP	379 Tahun 2012
3.	PT. Anugerah Melayu Bersatu	NAP	387 Tahun 2012
4.	PT. Total Solution Indonesia	Premium Call	389 Tahun 2012
5.	PT. Asia Perkasa Raya	Premium Call	390 Tahun 2012
6.	PT. Megatronics Infocitra	Premium Call	391 Tahun 2012
7.	PT. Apple Communication Indonesia	Premium Call	392 Tahun 2012
8.	PT. Trikomsel Yahoh Communicatioon	Premium Call	393 Tahun 2012
9.	PT. Dwi Era Setunggal	Premium Call	388 Tahun 2012
ISP	97 Tahun 2013
10.	PT. Perdana Putindoguna	ISP	96 Tahun 2013
11.	PT. Immedia Visi Solusi	ISP	99 Tahun 2013
12.	PT. Starcall Siskom	ITKP	98 Tahun 2013
13.	PT. Graha Raya Sentosa	Premium Call	210 Tahun 2013
14.	PT. Ciburial Indah Sentosa	Premium Call	209 Tahun 2013
15.	PT. Raba Komunikatama	Premium Call	169 Tahun 2013
16.	PT. Nusantara Link	Jartaptup	279 Tahun 2013
17	PT Mora Telematika Indonesia	Calling Card	250 tahun 2013
18	PT Telequote Multi Informatika	Premium Call	251 tahun 2013
19	PT Multijaya Sakti Mandiri	Premium Call	252 tahun 2013
20	PT Moviso	Premium Call	253 tahun 2013
21	PT Yurim Citra Pratama	Premium Call	254 tahun 2013
22	PT Centrin Nuansa Teknologi	Premium Call	256 tahun 2013

Adapun kriterianya:

1. 14 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak membayar BHP Telekomunikasi dan tidak menyampaikan laporan kinerja operasi.

2. 8 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) tidak beroperasi

Selain itu masih terdapat 14 izin penyelenggaraan telekomunikasi pada 11 perusahaan yang sedang dalam proses pencabutan izin, mereka itu adalah :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	PT Asean Indonesia Akses	Call Center
2	PT Barkatel Utama	Jaringan Tetap Tertutup
3	PT Dunia Informasi Teknologi	ISP
4	PT Gerbang Data Lintas Benua	ISP
5	PT Lintas Nusantara Komunikasi	Jaringan Tetap Tertutup
Call Center
6	PT Mobic Indonesia	Premium Call
7	PT Nurama Indotama	Jaringan Tetap Tertutup
ISP
8	PT Transnetwork Communication Asia	Jaringan Tetap Tertutup
NAP
9	PT Bali Infocom	Jaringan Tetap Tertutup
10	PT Mobicom Selulerindo Gemilang	ITKP
11	PT Multimedia Nusantara	Calling Card

Di samping itu, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika pada saat ini juga sedang mengingatkan kepada 48 perusahaan (penyelenggara telekomunikasi) yang menurut data yang ada dianggap berpotensi belum bayar BHP Telekomunikasi tahun 2012. Mereka ini sudah dikirimi surat tagihan / peringatan ketiga. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran BHP Telekomunikasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 bulan dengan bunga majemuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2009 . Berkaitan dengan hal tersebut, kepada ke-48 perusahaan ini dimohon untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dimaksud beserta dengan denda keterlambatannya ke rekening Bendahara Penerima Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Nomor Rekening : 103.0061.55555.9 Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 .

Apabila ternyata ada perusahaan yang sudah melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2012, maka bukti pembayaran mohon dapat segera dikirimkan ke Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kementerian Kominfo Gd. Indonesia Trading Company (ITC) Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 atau melalui email ke ria.fistarini@kominfo.go.id dan/atau indri.muktiasih@kominfo.go.id dan surat tagihan / peringatan ketiga pembayaran ini dapat diabaikan. Namun apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung surat penagihan ditandatangani ( Surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 201 2), ada perusahaan yang belum melakukan pembayaran, maka Kementerian Kominfo akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-----------------

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Twitter: @gsdewabroto, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).

Gambar ilustrasi: http://i1053.photobucket.com/albums/s469/memoarema1/22%20mei/22ameiKominfo.jpg