Pemerataan Akses Internet dan Pembangunan Infrastruktur Digital Jadi Fokus Pemerintah di 2025

Jakarta (Infrastruktur Digital) — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan agar industri telekomunikasi di Indonesia berjalan dengan sehat serta terus mengupayakan akses internet merata diseluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital menyampaikan bahwa Kementerian Komdigi melalu Ditjen Infrastruktur Digital fokus terhadap pemerataan akses internet, selain itu memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Ekosistem Usaha Internet yang Sehat.

“Kita harus memastikan pemerataan konektivitas, serta memastikan kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia, ini dilakukan untuk mempercepat Indonesia Transformasi Digital” Ucap Wayan Toni Supriyanto, Rabu (8/5/2025).

Pada kesempatan yang sama Wayan Toni juga menjelaskan bahwa Ditjen Infrastruktur Digital sedang menyiapkan Roadmap Infrastruktur Digital. “kita masih kurang dalam memanfaatkan akses digital, masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses dan diharapkan dengan Roadmap ini kita dapat lebih efektif dalam melakukan pembangunan digital disetiap daerah” jelasnya.

Nantinya, Ditjen Infrastruktur Digital akan menggandeng Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk mempercepat pembangungan BTS guna  menyediakan akses internet yang merata.

Seminar yang berlangsung di Best Western Hotel Senayan, Jakarta Selatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dihadiri oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infradigi Denny Setiawan, Direktur Penataan SFR, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infradigi Adis Alifiawan, Direktur Pengendalian Infradigi Ervan Fathurokhman, Direktur Pengendalian Ekodigi Danny Suwardani, dan Ketua BPW APJII DKI Jakarta Henry.

Dalam sesi ini membahas topik tentang penguatan ekosistem usaha internet yang sehat, Ketua DPWP APJII DKI Jakarta, Henry menyampaikan “karena teman-teman ini penuh dengan keresahan dan kegelisahan melihat harga internet, dengan adanya discussion ini semoga menemukan titik temu kedepannya mau dibawa kemana, dan Ekositemnya seperti apa” jelasnya

Denny Setiawan turut mengungkapkan bahwa Ditjen Infradigi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat untuk membuat industri digital Indonesia menjadi sehat “tentunya kami mendengar masukan dari bapak dan ibu, dan kami dengan segenap tenaga akan berusaha membuat sesuatu yang terbaik.” Ujarnya.

Pada sesi berikutnya, Direktur Pengendalian Infradigi mejelaskan terkait fokus pengawasan yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. “kegiatan pengawasan dan peningkatan kualitas berlangsung sepanjang 2024 dan berlanjut hingga Mei 2025. Catatan gangguan spektrum tercatat sejak 2021 hingga 2024 dengan total 207 pelanggaran,” ujar Ervan.

Ketidakpatuhan terhadap parameter teknis spektrum dapat menimbulkan gangguan berbahaya, seperti pada sistem radar cuaca BMKG. Di sisi lain, masih terdapat beberapa lokasi wilayah di Indonesia yang belum terjangkau layanan fixed broadband. Untuk itu, Solusi penanganan SFR pada pita frekuensi 1,4 GHz baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah perbatasan dengan negara lain yaitu melalui koordinasi mitigasi penanganan gangguan SFR.

Langkah penanganan mencakup berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatan kualitas layanan internet, serta pemetaan dan optimalisasi infrastruktur jaringan, termasuk fiber optik dan ODP (Optical Distribution Point).

“Nanti kita siapkan 5G, karena tujuannya kita ingin menunjukkan experience atau kualitas yang memadai untuk masyarakat Indonesia” ujar Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital

Sejumlah narasumber menyampaikan perlunya sinergi antara pemerintah, operator, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan digital yang merata dan aman di seluruh Indonesia.

 

Sumber/ Foto : Humas Infrastruktur Digital.