Panggilan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi

Siaran Pers No. 36/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

1. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraah (BHP) Telekomunikasi, seluruh penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi wajib menyetorkan BHP Telekomunikasi sebesar 1 % dari pendapatan kotornya ke Kas Negara. Namun demikian, sampai dengan saat ini (laporan keuangan per tanggal 26 Maret 2007) ternyata masih terdapat beberapa penyelenggara telekomunikasi yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di atas. Adapun para penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi penyelenggara telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas yang telah memenuhi kewajiban pembayaran BHP telekomunikasi, dapat melakukan klarifikasi dengan menyampaikan bukti setor kepada Subdit Operasi Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Gedung Sapta Pesona Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat. Sedangkan bagi penyelenggara telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas yang belum memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi, agar segera melakukan kewajiban pembayaran BHP telekomunikasi tahun 2006, paling lambat tanggal 31 Maret 2007. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sampai dengan tanggal sebagaimana tersebut, Ditjen Postel akan segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebagai informasi, sebagaimana disebut pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005, setiap penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi, yaitu sebesar 1% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi pertahun buku, yang dapat dilaksanakan per triwulan, per semester atau per tahun paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Dasar perhitungan pembayaran BHP Telekomunikasi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik atau dokumen pendukung lainnya yang sah dan dianggap setara yaitu merupakan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Pejabat Perusahaan yang berwenang. Pendapatan kotor tersebut bisa diperhitungkan dengan unsur yang dapat dikurangkan dengan unsur pengurangnya meliputi antara lain: piutang yang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; piutang yang tidak tertagih merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih; dan pendapatan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain. Kesemuanya itu harus dibuktikan secara tertulis .
3. Bagi penyelenggara telekomunikasi yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan belum menyelesaikan laporan audit sampai dengan batas akhir pembayaran BHP Telekomunikasi sebagaimana ketentuan wajib membayar sebesar jumlah pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan yang belum diaudit. Dalam hal BHP Telekomunikasi yang dibayarkan tersebut kurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, penyelenggara telekomunikasi wajib membayar kekurangannya. Kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal laporan audit diterbitkan. Apabila kekurangan pembayaran tersebut belum dilunasi maka sisa kewajiban pembayaran akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam hal BHP Telekomunikasi yang dibayarkan tersebut lebih besar dari yang seharusnya dibayar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, maka kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan pada kewajiban pembayaran tahun berikutnya. Seluruh Penerimaan BHP Telekomunikasi tersebut disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Ditjen Postel pada Bank Pemerintah. Bagi penyelenggara telekomunikasi yang telah membayar BHP Telekomunikasi wajib menyampaikan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Telekomunikasi. Untuk keperluan perhitungan besarnya pembayaran BHP telekomunikasi dari setiap penyelenggara telekomunikasi, Ditjen Postel dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas yang diterbitkan oleh Direktur Telekomunikasi atas nama Dirjen Postel.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3860766