Komdigi dan KKP Bersinergi Tingkatkan Keselamatan Penerbangan dan Produktivitas Nelayan

Jakarta (Infrastruktur Digital) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar sosialisasi terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio di sektor perikanan. Langkah ini diambil menyusul adanya pengaduan dari berbagai pihak, termasuk administrator telekomunikasi negara lain mengenai gangguan pada komunikasi radio penerbangan akibat penggunaan frekuensi radio HF yang tidak sesuai.

Dalam sambutannya Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Mulyadi, menekankan pentingnya pengelolaan spektrum yang baik. "jika komunikasi radio penerbangan terganggu, keselamatan penerbangan dapat terancam," tegas Mulyadi.

Dengan didampingi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Asep Saepulloh, Mulyadi menyampaikan bahwa di tahun 2021 terdapat sekitar 75% penggunaan frekuensi ilegal yang mengganggu komunikasi radio penerbangan. “kami dari Komdigi mencari solusi agar kebutuhan nelayan dan perusahaan perikanan ini bisa terbantu dengan adanya komunikasi radio yang baik” tambahnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Komdigi telah melaksanakan Layanan Afirmatif Perizinan Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio bagi Nelayan melalui Program MoTS (Maritime on The Spot) yang dibuka di 35 Lokasi Pelabuhan Perikanan di seluruh Indonesia.

Dengan adanya program MoTS ini, di tahun 2024, penggunaan frekuensi ilegal menurun menjadi 11,86%. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang dilakukan oleh lintas instansi dan mitra kerja terkait berjalan dengan baik.

Acara yang digelar di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman pada 3 Desember 2024, dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari mitra kerja di bidang perikanan juga menghadirkan para narasumber dari Kementerian Komdigi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Narasumber memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam penggunaan spektrum frekuensi radio di sektor perikanan, diantaranya Bambang Sigit Sugiharto dan Nur Alimin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya Kepala Balai Monitor Kelas I DKI Jakarta Rahman Baharuddin, Ketua Tim Kerja Pelayanan SFR 2 Direktorat Operasi Sumber Daya Tata Hadinata, dan Ketua Tim Kerja Perumusan Standar Teknis Indra Utama.

Materi yang diberikan mulai dari regulasi yang berlaku, standar perangkat radio yang sesuai, hingga pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio pada sektor perikanan. Selain itu, para narasumber juga menyoroti peran strategis komunikasi radio dalam mendukung kegiatan operasional kapal nelayan, termasuk komunikasi antar kapal dan komunikasi dengan daratan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nelayan terhadap penggunaan perangkat dan frekuensi radio yang benar dan aman untuk keselamatan dan mendukung peningkatan produktivitas nelayan serta pelaku usaha sektor perikanan. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan gambaran mengenai dukungan yang diberikan oleh Komdigi dalam hal pengawasan dan penyediaan infrastruktur komunikasi di sektor perikanan.

 

Sumber/Foto: Tommi/Nita/Dwinta, Setditjen SDPPI