Indonesia – Papua Nugini Perkuat Kerjasama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Jayapura (SDPPI) – Fokus utama dan prioritas Indonesia lima tahun kedepan sesuai arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto salah satunya merupakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, maka dari itu perlu adanya koordinasi teknis di wilayah perbatasan untuk membahas terkait alokasi penggunaan spektrum baru dan Jaringan Non Teresterial (NTN).

Membuka kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Swiss-Bellin Jayapura, Ketua Tim Kerja Koordinasi Teknis Serta Perencanaan Spektrum Untuk Public Service dan Spektrum Outlook Nurmala Dewi menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian Analog Switch Off (ASO) secara nasional dan menyerukan kolaborasi berkelanjutan dengan Papua Nugini untuk memastikan penggunaan spektrum yang adil dan efisien.

“Diharapkan apabila semua ini berjalan dengan semestinya dapat meningkatkan kesempatan kerja, memajukan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur” ucapnya, Selasa (24/9/2024).

Dewi menyoroti pentingnya pertemuan ini yang berfokus pada koordinasi perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Ia juga menekankan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan spektrum dan membina kerjasama yang lebih kuat.

Topik-topik utama yang diangkat antara lain Pembahasan Struktur NICTA, Pembahasan Layanan Penyiaran di PNG, Pembahasan Koordinasi IMT Band Plan, Pembahasan Mekanisme Prosedur Interferensi Frekuensi Radio (RFI) dan Joint Monitoring dan Site, Pembahasan Draft Penyusunan Perjanjian.

Menutup sambutannya Ia berharap bahwa diskusi ini akan menghasilkan wawasan yang bermakna dan hasil yang dapat ditindaklanjuti. “ini sebagai cara membuka jalan bagi upaya menuju masa depan yang ditentukan oleh peningkatan konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan bersama” jelasnya.

Bertindak sebagai Ketua Delegasi Papua Nugini Hans Adeg, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan teknis tersebut dan mengakui upaya Direktorat Jenderal SDPPI atas kerja di balik layar dalam menjaga kemajuan koordinasi sejak pertemuan di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya transformasi digital di Papua Nugini, dan menyoroti undang-undang terkini yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah dan transisi ke sistem digital secara keseluruhan. “frekuensi radio merupakan komponen penting dalam meningkatkan konektivitas dan penyampaian layanan penting melalui telekomunikasi seluler, layanan penyiaran, dan teknologi satelit” ucapnya.

Hans Adeg menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Kominfo dan National ICT Authority of Papua New Guinea (NICTA), dan menekankan bahwa hal ini penting tidak hanya untuk NICTA tetapi juga untuk negara secara keseluruhan. Ia menyoroti perlunya melindungi layanan penyiaran dan memastikan cakupan yang memadai di sepanjang perbatasan bersama, dengan mengakui bahwa karakteristik frekuensi radio melampaui batas-batas nasional. “komunikasi yang efektif antara MCI dan NICTA diidentifikasi sebagai hal yang penting untuk keberhasilan koordinasi” tegasnya.

Dan untuk kedepannya Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal SDPPI mengusulkan strategi pengukuran bersama dengan tim dari kedua negara untuk memantau dan menetapkan informasi stasiun radio di sepanjang wilayah perbatasan.

Kegiatan Special Technical Coordination Meeting between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (STCM-1) diselenggarakan pada 24 s.d 25 September 2024. Pada kegiatan ini juga delegasi Papua Nugini melakukan kunjungan ke Kantor Balai Monitor Kelas II Jayapura serta kunjungan ke Perbatasan Indonesia – Papua Nugini SKOW.

 

Sumber/ Foto : Fandi R, Setditjen SDPPI.