Hasil Penertiban Atas Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran Televisi (Posisi Hingga Minggu II Desember 2008)

Siaran Pers No. 33/PIH/KOMINFO/12/2008

(Jakarta , 23 Desember 2008). Sebagai tindak lanjut Pengumuman Menteri Kominfo No. 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran , seluruh jajaran Departemen Kominfo, khususnya di Ditjen Postel, telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penegakan hukum (penertiban) tersebut, mulai dari tahap sosialisasi, pembinaan dan kemudian dilanjutkan dengan proses penindakan. Untuk kembali sekedar diketahui, program penertiban ini dilatar-belakangi oleh suatu kondisi tentang telah makin banyaknya kejadian ketidak-teraturan penggunaan frekuensi radio yang disebabkan banyaknya pelanggaran oleh pengguna frekuensi radio yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak dilengkapi dengan izin penggunaan frekuensi radio (ISR) pada pita frekuensi yang telah diperuntukkan untuk keperluan penyiaran televisi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF).

Sejak mulai dilakukannya kegiatan penertiban pada tanggal 1 September 2008, Departemen Kominfo, khususnya Ditjen Postel, hampir setiap hari menerima puluhan permohonan dari para penyelenggara siaran televisi dengan tujuan untuk dapat diproses perizinannya. Mereka ini di satu sisi mencoba secara tertib merespon Pengumuman Menteri Kominfo tersebut, dan di sisi lain berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai menjadi sasaran penegakan hukum. Meskipun kewenangan untuk melakukan penertiban langsung bisa dilakukan, Departemen Kominfo sendiri, khususnya melalui seluruh Balai Monitoring dan Loka Monitoring Frekuensi Radio (yang merupakan UPT Ditjen Postel) yang tersebar di seluruh Indonesia pada awal mulanya tetap mengedepankan aspek sosialisasi, edukasi dan persuasi, yang secara kebetulan bertepatan waktunya pada bulan Ramadhan 1429 H dan suasana Lebaran. Baru setelah itu, kegiatan penertiban yang sesungguhnya mulai berlangsung.

Berdasarkan data akumulasi yang terkumpul hingga Minggu II bulan Desember 2008, hasil penertiban secara nasional tersebut oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Postel adalah sebagai berikut:

Sebagai keterangan perlu kiranya dijelaskan:

1. Ada sebagian dari stasiun televisi yang non-ISR tersebut Rekomendasi Kelayakannya (RK) dari KPID tidak ada. Namun ada juga sebagian yang memiliki RK, tetapi kanal frekuensinya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF) , dan ada pula sebaliknya yang tidak sesuai dengan Master Plan tersebut.
2. Ada yang sama sekali tidak diberi peringatan, kemudian surat peringatannya hanya dilayangkan sekali, dua kali, tiga kali dan bahkan ada yang langsung off air, tetapi pada sisi lain hal tersebut dapat terjadi karena berbagai kemungkinan:
   1. Sebagian merupakan stasiun televisi nasional, dan sebagian besar lain merupakan stasiun televisi lokal.
   2. Ada yang karena menggunakan kanal reserved digital (tetap diperingatkan).
   3. Ada yang erupakan hasil FRB (Forum Rapat Bersama) pada kanal frekuensi terdekat (tetap diperingatkan).
   4. Ada yang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran)sudah kalaluwarsa dan sudah diperpanjang.
   5. Ada yang s esuai IPP seharusnya kanal yang digunakan untuk kanal reserved digital (tetap diperingatkan).
   6. Ada yang berdasarkan hasil FRB mencatat power-nya terlalu berlebihan (tetap diperingatkan).
   7. Ada yang belum ada penetapan dalam FRB dan belum on air.
   8. Ada yang elah dilakukan validasi oleh UPT Ditjen Postel.
   9. Ada yang hasil FRB menunjukkan bahwa IPP ditolak.
   10. Ada yang kanalnya sudah dimiliki oleh stasiun televisi lainnya secara sah.
   11. Ada yang kanalnya merupakan milik lokasi yang lain (daerah Kota/Kabupaten lain).
   12. Ada yang kanalnya merupakan Band VHF.
   13. Ada yang belum on air.

Meskipun sebentar lagi bulan Desember 2008 sudah akan berakhir, namun demikian Departemen Kominfo tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan penertiban ini, karena sejauh ini sebagian hasilnya sudah mengarah pada penataan kembali penggunaan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, para penyelenggara stasiun televisi itu sendiri baik yang nasional maupun lokal pada umumnya cukup kooperatif untuk memenuhi segala persyaratan yang berlaku. Bahwasanya kemudian ada yang terpaksa tetap diperingatkan, ataupun tidak diberikan IPP-nya, hal tersebut adalah persoalan lain, mengingat sekali lagi perlu ditekankan, bahwa program ini bukan merupakan program pemutihan perizinan, tetapi tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, Departemen Kominfo juga tetap mempertimbangkan untuk percepatan FRB bersama KPI dan KPID karena belum seluruhnya dapat dilakukan sepanjang tahun 2008.

Kepala Pusat Informasi dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel: 021.3860766

Fax: 021.3844036