Dorong Kolaborasi Tertib Penggunaan Frekuensi Radio Maritim

Palu (Infrastruktur Digital) – Mengusung tema “Kolaborasi Pembinaan dan Pengawasan Tertib Penggunaan Frekuensi Radio Maritim,” Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu (Balmon Palu) gelar Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Direktur Layanan Infrastruktur Digital Dwi Handoko yang hadir secara daring menjelaskan Maritime On The Spot (MOTS), sebuah program yang ditujukan bagi masyarakat perikanan melalui edukasi dan bimbingan teknis. Program ini menekankan pentingnya penggunaan radio maritim secara tertib guna mengurangi gangguan frekuensi, termasuk yang kerap mengganggu komunikasi penerbangan.

Ia mencontohkan gangguan komunikasi yang sering dialami pilot saat memasuki wilayah udara Indonesia. Kondisi tersebut kerap membuat mereka mendengar suara asing di luar kendali ATC, seperti musik atau percakapan lain, yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

“Komdigi sering menerima surat dari negara lain yang meminta bantuan mengatasi gangguan di kokpit pilot. Setelah ditelusuri, sebagian besar gangguan itu berasal dari penggunaan radio oleh masyarakat perikanan Indonesia,” ungkapnya, Selasa (23/09/2025).

Lebih jauh, Dwi Handoko menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder untuk menjaga ketertiban penggunaan frekuensi radio di wilayah maritim, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang melibatkan nelayan. Ia menyadari pendekatan terhadap masyarakat nelayan tidaklah mudah karena latar budaya yang beragam.

“Karena itu, kolaborasi antara stakeholder, baik di pusat maupun daerah, harus terus diperkuat melalui edukasi, pencerahan, dan sosialisasi agar ketertiban penggunaan frekuensi di Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.

Melalui kegiatan FGD ini, ia juga berharap kepatuhan nelayan terhadap aturan penggunaan frekuensi radio dapat meningkat.

“Indonesia adalah negara maritim, sehingga industri kelautan yang ditopang masyarakat nelayan juga harus diperkuat. Komunikasi menjadi salah satu sarana penting yang perlu didukung Komdigi, agar nelayan tetap bisa terkoneksi meski berada di tengah laut tanpa melanggar aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balmon Palu Hermanto dalam sambutannya berharap seluruh peserta aktif mengikuti kegiatan ini, sekaligus memberikan masukan dan pengalaman yang dapat menjadi poin penting sebagai tindak lanjut kolaborasi di sektor kelautan dan perikanan ke depan.

“Saya berharap, melalui forum ini, kita dapat memperkuat sinergi antara Balmon, DKP Provinsi Sulawesi Tengah, KSOP, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, dalam memastikan penggunaan frekuensi radio sesuai ketentuan, menggunakan perangkat telekomunikasi standar maritim, sekaligus mencegah gangguan frekuensi yang merugikan pihak lain di sektor maritim,” ungkapnya di hadapan peserta.

Hermanto juga menegaskan bahwa penggunaan frekuensi radio serta perangkat komunikasi yang tepat di kapal maupun stasiun radio pantai bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan jiwa di laut.

Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pertanyaan dan masukan peserta. Hermanto menilai interaksi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi berkelanjutan.

“Antusiasme peserta dalam kegiatan ini menjadi pijakan bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan,” ujarnya.

FGD yang digelar di Hotel Aston Palu ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas seorang pegawai Balmon Palu dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber lintas instansi, di antaranya Kamsina, Plt Kepala Seksi Kepelabuhan UPT PP dan KKP3K Wilayah 1 sekaligus Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang memaparkan peran strategis DKP dalam pembinaan dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan. Hadir pula Abd. Gafur, Ahli Ukur Kapal dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk II Palu yang menjelaskan peran KSOP dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta Bernard Andrys, Pengelola Data Operasi dan Pelayanan Balmon Palu yang menguraikan fungsi Balmon dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio maritim.

Sekitar 30 peserta turut hadir dari berbagai instansi, antara lain DKP Provinsi Sulteng, KSOP Teluk II Palu, Polairud Polda Sulteng, Pangkalan TNI AL, AirNav Indonesia Sulteng, ORARI dan RAPI Daerah Sulteng, PSDKP Donggala, Stasiun Radio Pantai Palu, BASARNAS Sulteng, serta Balmon Palu sendiri.

Melalui forum ini, Balmon Palu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan menjalin kerja sama konkret bersama sejumlah stakeholder. Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola penggunaan frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi maritim yang lebih tertib, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Tengah. Upaya tersebut sejalan dengan semangat kearifan lokal Mosango yang menjadi brand proyek perubahan sekaligus akronim dari Maritim Indonesia Aman, Sinergi, dan Optimal.

 

Sumber/Foto : Mainsuri, Balmon Palu