Desa Informasi Mengintegrasikan Paket Komunikasi Secara Komprehensif Untuk Daerah-Daerah Terpencil di Perbatasan Dengan Negara-Negara Tetangga

Siaran Pers No. 137/PIH/KOMINFO/12/2010

(Jakarta, 11 Desember 2010). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 11 Desember 2010 di Desa Jagoi (sekitar 8 jam perjalanan darat dengan mobil dari Pontianak ke arah perbatasan dengan Malaysia), Kecamatan Jagoibabang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Kalimantan Barat telah meresmikan desa informasi. Peresmian serupa oleh Menteri Kominfo pernah berlangsungpada tanggal 19 Desember 2009 di Desa Aruk Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 di Desa Tanjung Medang, Kec. Rupat Utara, Bengkalis, Provinsi Riau. Pendirian desa-desa informasi tersebut dilatar belakangi adanya kondisi dimana daerah-daerah yang berada di perbatasan, terpencil dan terluar mengalami semacam kesenjangan informasi dari daerah lainnya di Indonesia, dimana daerah-daerah ini lebih dominan mendapatkan informasi dari negara-negara tetangga, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam peresmian di Kabupaten Bengkalis tersebut secara serentak diresmikan pula melalui tele conferemce dari Kabupaten Bengkayang terhadap sejumlah 14 desa informasi yang terletak di Kalimantan Barat (selain Kabupaten Bengkayang – desa Jagoi, juga Kapuas Hulu – desa Badau, Sintang – desa Senaning, Sanggau – desa Balai Karangan. dan Sambas – desa Nibung), Kalimantan Timur (Nunukan – desa Aji Kuning dan desa Liang Butan, Malinau – desa Long Loreh, dan Kutai Barat – desa Melak), Kepulauan Riau (Natuna – desa Tanjung), NTT (Belu – desa Silawan), Sulawesi Utara (Sangihe – desa Lenganeng), Papua (Merauke – Sota), dan Maluku Utara (P. Morotai – desa Yayasan). Diharapkan hingga akhir tahun 2014 akan dapat dibangun sebanyak 500 desa informasi oleh Kementerian Kominfo, dan semuanya pada umumnya diprioritaskan yang terletak di daerah-daerah perbatasan.

Rangkaian acara di Kalimantan Barat tersebut juga telah dipagelarkan pertunjukan rakyat setempat yang telah diberikan pemberdayaan mengenai informasi edukatif sehingga menjadi media tradisional yang mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat dengan pertunjukan yang komunikatif. Sedangkan secara keseluruhan, beberapa acara yang telah berlangsung pada peresmian desa informasi di Kabupaten Bengkayang tersebut adalah:

1. Videoconferenceoleh Menteri Komunikasi dan Informatika dari Desa Jagoi dengan Pemda dan masyarakat yang berada di Kab. Belu, NTT dan Kab. Merauke, Papua.
2. Serah terima secara simbolis seperangkat TV Penerima Siaran Berlangganan sumbangan dari PT. Indovision kepada masyarakat.
3. Penandatanganan Sampul dan Perangko Prisma PT. Pos Indonesia
4. Penandatanganan Prasasti 14 Desa Informasi.
5. Test Call Desa Berdering dan Desa Pintar / PLIK.
6. Uji coba siaran di studio Radio Komunitas.
7. Pengobatan massal bagi warga setempat.
8. Pengukuhan KIMTAS (Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan adalah Lembaga Komunikasi Sosial) di Kab. Bengkayang.

Dengan demikian desa informasi ini meskipun secara kuantitatif tidak terlalu banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan program USO melalui desa berdering (telefon pedesaan) dan desa pinter (desa kecamatan berbasis internet), namun ruang lingkupnya jauh lebih luas dibandingkan desa USO, karena unsur-unsur pendukung desa informasi yang ada dalam setiap peresmiannya sejak 19 Desember 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa berdering: Masih tingginya kesenjangan digital mendorong Kementerian Kominfo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terakses telekomunikasi dengan target 31.800 desa akan selesai dibangun akhir tahun 2010. Saat ini (awal Desember 2010) tinggal 1.800 desa yang perlu diselesaikan pembangunan akses telekomunikasinya,
2. Desa pinter. Pada saat yang bersamaan, di akhir bulan Desember 2010 akan diselesaikan sebanyak 5.748 desa ibukota kecamatan yang sudah akan terkoneksi layanan internet melalui PLIK (Program Layanan Internet Kecamatan) atau yang lebih dikenal dengan istilah desa pintar.
3. Radio komunitas. Kementerian Kominfo perlu mendorong Radio Komunitas menjadi media yang dapat memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat dengan ciri sebagai radio yang dikelola oleh komunitas setempat.
4. Pemberdayaan KIMTAS (Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan). KMTAS adalah lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
5. Media Center. Media center merupakan wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembangunan Media Center adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik. Media Center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
6. TV Penerima Siaran Berlangganan. Untuk menghilangkan kesenjangan informasi yang masuk ke daerah perbatasan dan terpencil di Indonesia yang sulit menerima siaran televisi, Kementerian Kominfo mengundang secara terbuka tanpa preferensi bagi mitra kerja untuk bersinergis, dan sejauh ini Indovision sudah mengawalinya. Diharapkan mitra kerja yang lain dapat segera mengikutinya.
7. Media Pertunjukan Rakyat. Media ini adalah kelompok pertunjukan rakyat tradisional yang berkembang di masyarakat daerah setempat dan dalam pertunjukannya maupun penyampaian informasinya terkait dengan pembangunan dilingkungannya, serta dalam penyajiannya cukup komunikatif kepada khalayak penontonnya. Sebagai perwujudan kemitraan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian Kominfo) dalam memberdayakan kelompok pertunjukan rakyat, maka telah dibentuk Forum Komunikasi Media Pertunjukan Tradisional Rakyat (FK METRA) yang saat ini telah terbentuk 19 kelompok pada kelompok tingkat nasional dan 18 kelompok tingkat provinsi.
8. M-CAP. M-CAP atau Mobile Communi>as Access Point adalah fasilitas yang disediakan Kementerian Kominfo dalam bentuk kendaraan roda empat yang didalamnya tersedia fasilitas internet, telepon, fax, DVD player dan TV LCD. Dengan adanya M-CAP, masyarakat akan mendapatkan layanan informasi terpadu bergerak.

—–

Kepala Pusat informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id ; Tel/Fax: 021.3504024).

Sumber ilustrasi: http://www.google.co.id/imglanding?q=desa+informasi&hl= id&biw=1362&bih=589&gbv= 2&tbs=isch:1&tbnid=xb6d5irgRE039M:&imgrefurl =http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1274859301 /desa-informasi&imgurl=http://v-images2 .antarafoto.com/gpr/1274859301/peristiwa-desa-informasi-01.jpg&zoom =1&w =428 &h =300&iac