Delegasi Indonesia-Jepang Bertemu di Yogyakarta Bahas Koordinasi Satelit
Yogyakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo yang mewakili pemerintah Indonesia pada Senin (20/2) di Yogyakarta bertemu dengan delegasi pemerintah Jepang guna membahas koordinasi satelit kedua negara.
Dalam pertemuan di Hotel Ambarrukmo itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit, Direktorat Sumber Daya, dengan anggota para staf teknis orbit satelit Ditjen SDPPI, dan operator satelit nasional yakni LAPAN, PT Telkom Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Media Citra Indosiar, PT Citra Sari Makmur, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Sarana Mukti Adijaya.
Sementara delegasi pemerintah Jepang dipimpin Deputy Director International Frequency Policy Office Radio Department Telecommunications Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Mr. Toru Anzawa, dengan anggota dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT), Japan Radio Air Navigation Systems Association (JRANSA), MCC Corporation, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), SKY Perfect JSAT Corporation (SJC), Japan Broadcasting Corporation (NHK) dan Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT).
Pada pembahasan koordinasi satelit dengan Administrasi Jepang kali ini dibagi dalam 5 sesi yang terdiri dari Opening Session, Technical Discussion, Other Business, Signing Summary Record, dan Clossing Session.
Pada sesi Technical Discussion dibahas tujuh item agenda koordinasi yang mencakup pembahasan 16 filing satelit Indonesia dan 60 filing satelit Jepang, sedangkan untuk sesi General Agreement ditiadakan karena General Agreement yang sudah disepakati pada tahun 2013 masih dapat diimplementasikan.
Tujuan pertemuan Koordinasi Satelit ke-21 antara Administrasi Indonesia dan Jepang ini selain untuk berbagi informasi terkini terkait jaringan satelit Indonesia dan Jepang, juga untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan potensi interferensi satelit kedua negara.
Koordinasi penyelesaian potensi interferensi penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan menambah slot orbit satelit yang dapat digunakan Indonesia dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran nasional.
Dalam pertemuan koordinasi ini dinegosiasikan penyelesaian potensi interferensi yang dapat ditimbulkan dalam pengoperasian suatu satelit di angkasa. Penyelesaian koordinasi satelit merupakan persyaratan wajib yang harus dicapai sebelum suatu slot orbit dapat digunakan oleh suatu Administrasi.
(Sumber/Foto : Ditjen SDPPI/bbg/cjp)
