Balmon Yogyakarta Perkuat Integritas dan Digitalisasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Transparan

Yogyakarta (Infrastruktur Digital) — Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Yogyakarta, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna frekuensi radio melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Upaya tersebut dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Balmon SFR Kelas I Yogyakarta, Enik Sarjumanah, mengatakan pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi aspek administratif, tetapi diarahkan untuk menghadirkan perubahan nyata dalam budaya kerja dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pembangunan Zona Integritas di Balai Monitor Kelas I Yogyakarta menunjukkan perubahan nyata melalui penguatan budaya organisasi SIGAP. Keteladanan pimpinan, pembentukan tim pembangunan, dan agen perubahan serta internalisasi nilai integritas dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan,” ujar Enik di Kantor Balmon SFR Kelas I Yogyakarta, Rabu (12/08/2026).

Menurut Enik, integritas menjadi fondasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, transparan, mudah diakses, dan bebas dari praktik korupsi maupun diskriminasi.

Untuk memberikan layanan yang semakin responsif, Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi dilakukan untuk menyederhanakan proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan.

Sejumlah inovasi yang dikembangkan antara lain PUS (Pelayanan Perizinan On the Spot) yang mendukung pelayanan perizinan secara langsung, VALSIM untuk validasi data izin stasiun radio microwave link, SMOK (Sistem Monitoring Kendaraan), serta DIGITA untuk mendukung digitalisasi administrasi.

Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat membuat proses pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat, sekaligus mengurangi proses manual yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

“Salah satu fokus dalam reformasi birokrasi adalah efisiensi dan efektivitas tata laksana dalam melakukan transformasi digital fundamental melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari mulai manual menjadi serba digital,” jelasnya.

Selain digitalisasi, Balmon SFR Kelas I Yogyakarta memperkuat pengawasan internal, pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit system, serta kanal pengaduan publik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, memperoleh informasi, dan mendapatkan tindak lanjut atas pelayanan yang diterima.

Enik menegaskan bahwa seluruh jajaran Balmon SFR Kelas I Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, gratifikasi, maupun diskriminasi.

“Tidak ada KKN dan diskriminasi dalam pemberian pelayanan oleh Balmon Jogja, dan secara tegas kami menolak adanya pemberian gratifikasi. Seluruh pegawai telah memahami, menginternalisasi, dan menjalankan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari,” tegasnya.

Melalui pembangunan Zona Integritas dan transformasi digital yang terus dilakukan, Balmon SFR Kelas I Yogyakarta berupaya memastikan reformasi birokrasi tidak berhenti pada perubahan internal organisasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bagi masyarakat dan pengguna frekuensi radio, penguatan integritas dan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.