9 UPT Pilot Project Zona Integritas

Perwakilan UPT yang menjadi pilot project, yakni Balmon Jakarta, Bandung dan Makassar hadir dalam Rapat Penerapan QR Code Site ISR dan Evaluasi Pembangunan ZI di Sembilan UPT Ditjen SDPPI, Selasa (7/12/2021).

08 / 12 / 2021

Bandung (SDPPI) – Sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjadi Pilot Project Zona Integritas. Kesembilan UPT tersebut adalah Balai Monitor Kelas I Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Maksassar, serta Balmon Kelas II Lampung dan Manado.

“Ini merupakan bagian dari kita untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko pada sambutan Rapat Penerapan QR Code Site ISR dan Evaluasi Pembangunan ZI di Sembilan UPT Ditjen SDPPI, Selasa (7/12/2021).

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio yang berkualitas dan berintegritas. Hadir dalam kegiatan di Hotel Four Points Bandung ini beberapa perwakilan UPT yang menjadi pilot project, yakni Balmon Jakarta, Bandung dan Makassar.

Menurut Dwi Handoko, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh KemenPANRB untuk mengukur sampai mana secara realtime reformasi birokrasi yang dilakukan oleh sebuah instansi. “Saat ini di lingkungan Ditjen SDPPI sudah ada dua satuan kerja yang memperoleh title tersebut, yaitu Direktorat Operasi Sumber Daya dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT),” jelasnya.

Itu semua, lanjutnya, bukan hanya upaya mandiri dari unit kerja terkait, tapi juga melibatkan seluruh satuan kerja yang ada di bawah Ditjen SDPPI. Semua harus bersinergi dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi baru.

Tanpa adanya inovasi dan kualitas pelayanan publik, WBK tidak akan bisa dicapai. Jadi itu merupakan satu rangkaian yang harus dilalui untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di sebuah lembaga. Dukungan dari operator seluler juga dibutuhkan dalam menjaga integritas.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini Koordinator Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya Fidyah Ernawati, Subkoordinator Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya Tata Hadinata, Subkoordinator Konsultansi dan Informasi Sumber Daya Sulistyo Catur Kurnia Putra, serta pejabat dan staf terkait.

Sumber/ Foto : Fandi R (Setditjen)