Komdigi Dorong Percepatan Implementasi Siskomrad PPDR Berbasis Broadband untuk Perkuat Ketahanan Nasional

Jakarta (Infrastruktur Digital) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pembangunan sistem komunikasi radio Public Protection and Disaster Relief (PPDR) berbasis broadband guna meningkatkan efektivitas penanganan kondisi darurat dan bencana di Indonesia. Upaya tersebut diperkuat melalui pertemuan dan diskusi bersama The Critical Communication Association (TCCA), organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan teknologi komunikasi misi-kritis, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, CEO TCCA, Kevin Graham, memaparkan perkembangan global implementasi komunikasi mission-critical untuk kebutuhan PPDR, mencakup standar teknologi, spektrum frekuensi, interoperabilitas, model implementasi, platform Mission Critical Services (MCX), hingga pengembangan ekosistem komunikasi darurat berbasis broadband.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, Indonesia dinilai perlu mempercepat pembangunan sistem komunikasi PPDR yang andal, efektif, dan terintegrasi.

“Sejumlah kejadian bencana besar menunjukkan bahwa sistem komunikasi darurat yang ada saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dalam mendukung koordinasi lintas instansi antara petugas lapangan dengan pusat kendali operasi” ucapnya.

Sistem komunikasi narrowband yang digunakan berbagai instansi, seperti HT, TETRA, maupun P25, masih memiliki keterbatasan pada layanan komunikasi suara serta belum sepenuhnya mendukung interoperabilitas antar lembaga. Sementara itu, kebutuhan komunikasi kritis di lapangan saat ini memerlukan dukungan layanan data, video, streaming, dan komunikasi real-time yang hanya dapat diakomodasi melalui teknologi broadband seperti LTE dan 5G.

Siskomrad PPDR berbasis broadband sesuai standar 3GPP juga dituntut memiliki kualitas layanan tinggi dan fitur prioritas komunikasi bagi petugas first responder dalam menangani kondisi kedaruratan, seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, maupun layanan medis darurat. Dengan dukungan jaringan broadband, proses koordinasi penanganan situasi kritis diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien sehingga mampu menekan risiko serta dampak bencana.

Pengembangan ekosistem PPDR sendiri mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari kerangka kebijakan dan regulasi, prosedur operasional antarinstansi, kesiapan infrastruktur dan layanan operator telekomunikasi, hingga dukungan perangkat dan aplikasi dari industri.

Dalam diskusi bersama operator seluler dan pemangku kepentingan terkait, sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk pilihan model implementasi dan spektrum frekuensi yang tepat untuk mendukung layanan PPDR di Indonesia. Berdasarkan tren global, banyak negara memanfaatkan pita frekuensi 700 MHz untuk layanan komunikasi publik keselamatan berbasis broadband. Namun demikian, spektrum lain seperti 450 MHz maupun 800 MHz juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan ekosistem PPDR.

Terkait model implementasi, TCCA menyampaikan bahwa tidak terdapat satu pendekatan tunggal yang diterapkan secara seragam di seluruh negara. Setiap negara menyesuaikan model pembangunan layanan PPDR dengan kondisi industri, kapasitas ekonomi, dan kesiapan infrastruktur masing-masing. Meski demikian, tren global menunjukkan model pembangunan core network oleh pemerintah dengan pemanfaatan bersama jaringan radio akses (RAN sharing) milik operator seluler menjadi pendekatan yang semakin banyak diadopsi.

Kolaborasi antara pemerintah, operator seluler, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan layanan komunikasi misi-kritis yang andal dan terpadu. Sebagai langkah awal implementasi di Indonesia, pelaksanaan pilot project di wilayah tertentu dengan melibatkan lintas sektor juga dipandang penting untuk menguji kesiapan teknologi, operasional, dan ekosistem layanan PPDR secara menyeluruh.

Australia menjadi salah satu contoh negara yang telah melaksanakan uji coba Public Safety Mobile Broadband melalui proyek percontohan di New South Wales selama 18 bulan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang tahapan implementasi layanan serupa.

Ke depan, ketersediaan layanan siskomrad PPDR berbasis broadband diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional (resilience), meningkatkan kualitas kesiapsiagaan bencana, serta mendukung percepatan penanganan kondisi darurat secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Melalui sinergi antara Komdigi, operator seluler, serta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait, pembangunan sistem komunikasi misi-kritis nasional diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

 

Sumber/ foto: Humas Infrastruktur Digital/ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital.