-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel
- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Seputar DJID
DJID Dorong Birokrasi Adaptif melalui Penataan SDM dan Peningkatan Pelayanan Publik
Semarang (Infrastruktur Digital) – Birokrasi yang adaptif membutuhkan aparatur yang berintegritas, kompeten, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, penataan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan budaya kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).
Sebagai upaya memperkuat transformasi tersebut, DJID menyelenggarakan Forum Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 bertema “Menata Sumber Daya Manusia, Menguatkan Pelayanan Prima” di Hotel Santika Premiere Semarang. Kegiatan ini melibatkan perwakilan satuan kerja kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DJID.
Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal (MRKI), Dimas Yanuarsyah, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus menghasilkan perubahan nyata dalam pola kerja birokrasi, terutama dalam perilaku aparatur dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Sering kali, dalam proses evaluasi pembangunan ZI, energi kita terserap habis pada urusan administratif: menyusun laporan, mengunggah ratusan lembar data dukung ke lembar kerja evaluasi, atau merancang maklumat dan spanduk imbauan. Tentu kelengkapan formal itu penting sebagai bukti kepatuhan. Namun, kita harus jujur mengakui bahwa tumpukan berkas tersebut tidak serta-merta mengubah perilaku birokrasi jika tidak menyentuh akar terdalamnya,” ujarnya pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Dimas, birokrasi yang adaptif perlu ditopang sistem manajemen SDM yang transparan, terukur, dan berbasis sistem merit. Penataan pegawai, pengukuran beban kerja, serta pengembangan kompetensi menjadi fondasi untuk membangun aparatur yang profesional sekaligus responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.
“Sistem secanggih apa pun, regulasi seketat apa pun, dan digitalisasi semasif apa pun tidak akan berdampak nyata tanpa aparatur yang berintegritas dan berkompeten. Area Penataan SDM merupakan fondasi internal. Jika tata kelola pegawainya transparan, beban kerjanya terukur, dan pengembangannya berbasis meritokrasi, maka integritas menjadi standar minimum,” tegasnya.
Forum ini menghadirkan Fikry Fahrurrozi dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kementerian Komunikasi dan Digital serta Rheza Pahlevi Prasthanika dari Tim Kerja SDMO Sekretariat DJID sebagai narasumber. Keduanya membahas penataan SDM dan penguatan pelayanan prima sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain sesi pemaparan, kegiatan juga diisi dengan evaluasi pembangunan Zona Integritas DJID. Melalui agenda tersebut, setiap satuan kerja didorong untuk menyelaraskan pemahaman dan langkah dalam membenahi tata kelola kepegawaian, menerapkan standar operasional yang konsisten, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, mari kita samakan standar operasional dan kode etik layanan agar setiap sentuhan pelayanan kita mencerminkan wajah birokrasi yang bersih, terpercaya, dan melayani dengan sepenuh hati. Mari kita satukan pemahaman dan konsistensi langkah agar pembangunan Zona Integritas di instansi kita berakar kuat dan memberi dampak nyata,” tutup Dimas.
Melalui forum ini, DJID mendorong transformasi birokrasi yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga adaptif dalam menghadapi perubahan dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas.
Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.