Perlindungan Sisa Kuota Internet Perlu Seimbangkan Hak Pelanggan dan Keberlanjutan Industri

Yogyakarta (Infrastruktur Digital) – Pemerintah mendorong perumusan langkah perlindungan sisa kuota internet yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus dapat diterapkan secara efektif oleh penyelenggara layanan telekomunikasi. Upaya tersebut membutuhkan masukan konkret dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban, hambatan di lapangan, serta perbaikan yang diperlukan.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyelenggarakan Forum Grup Discussion “Arah Kebijakan Perlindungan Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi – Mewujudkan Keseimbangan Konsumen dan Iklim Usaha Telekomunikasi” atas keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 atas Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan Dan Perlindungan Sisa Kuota.

Dalam forum yang diselenggarakan di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, Rabu (11/11/2026) Direktur Jenderal Infrastruktur Digital menegaskan bahwa internet kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Konektivitas digital tidak lagi sekadar menjadi fasilitas pendukung, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan utama untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga kegiatan ekonomi” ucap Wayan Toni Supriyanto.

Pemerintah memahami bahwa industri telekomunikasi merupakan sektor yang membutuhkan investasi besar. Karena itu, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha, efisiensi operasional, kemampuan investasi, serta kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Dengan demikian, kepentingan komersial industri dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan perlindungan kepada pengguna layanan” jelas Wayan.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota internet, implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan industri telekomunikasi.

Keseimbangan antara perlindungan hak pelanggan dan keberlanjutan industri menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin baik, sementara industri telekomunikasi tetap dapat tumbuh dan berinvestasi untuk memperkuat konektivitas digital nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, Ditjen Infrastruktur Digital memiliki peran dalam memastikan masyarakat memperoleh akses internet yang merata, berkualitas, dan terjangkau hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Saat ini, pemerintah juga terus mengkaji dan menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan pusat data (data center) dan kabel laut sebagai bagian dari penguatan konektivitas digital nasional.

Pengembangan infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan ekosistem digital masa depan, termasuk ketersediaan pusat data yang siap mendukung perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Dalam prosesnya, koordinasi dan diskusi bersama berbagai Kementerian dan Lembaga terus dilakukan guna mendorong pertumbuhan infrastruktur digital Indonesia.

Pada Forum Group Discussion ini dihadiri oleh narasumber dari Operator Seluler dan juga Lembaga yaitu, Agung Harsoyo Praktisi Hukum ITB, Intan Nur Rahmawati Wakil Ketua Komisi Advokasi BKPN RI, Kamilov Sagala Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERATIN, Rio Priambodo Sekretaris Eksekutif YLKI, Ajar Edi Senior VP-Head of Regulatory & Government Affairs Indosat, Dirgantara Putra Telkomsel VP Legal & Regulatory Management, dan Alvin Aslam SVP Regulatory XLSMART.

Pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Indra Maulana, Pejabat dan Staf dilingkungan Ditjen Infrastruktur Digital, Akademisi, Pakar Hukum, serta Mahasiswa.

 

Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital.