UPT Selesaikan 12 Kasus Pelanggaran Hingga Putusan Pengadilan

19 / 08 / 2016

Jakarta (SDPPI) - Kinerja Penyidik PNS Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen SDPPI Kemkominfo terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan telah menyelesaikan 12 kasus pelanggaran penggunaan frekuensi radio hingga putusan pengadilan sejak 2014 lalu di berbagai daerah.

Terakhir, pada 29 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diputus perkara penyelenggaraan telekomunikasi ilegal atau tidak dilengkapi izin, sehingga kepada terdakwa dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I DKI Jakarta.

Kepada terdakwa, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, berikut denda sebesar Rp100.000.000, dan terdakwa tetap harus ditahan.

Tindakan ini merupakan salah satu capaian dari tindakan tegas para Penyidik PNS di UPT/Balmon Spektrum Frekuensi Radio di bawah Direktorat Jenderal SDPPI, yang saat ini sudah tersebar di 37 kota di seluruh Indonesia.

Kedepan Direktorat Pengendalian SDPPI bersama Balmon/UPT bertekad akan terus meningkatkan kinerja penyidikan secara tegas, sampai kelengkapan berkas perkara atau P21, dimana hasilnya diharapkan bisa menekan jumlah kasus pelanggaran.

Berikut pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditindak oleh UPT/Balmon hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada periode 2014 sampai Juli 2016:

No	UPT/Balmon	Modus Operandi	Lokasi Sidang	Putusan Pengadilan
	2014
1.	Surabaya, Jatim	Penyelenggaraan Telekomunikasi/Radio FM Tanpa ijin (Pasal 11)	PN Bojonegoro	Pidana Penjara 17 hari dan denda Rp.500.000, (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 15 hari. Terdakwa tetap ditahan. BB dirampas untuk dimusnah kan.
2.	Aceh	Penyelenggaraan Telekomunikasi/Radio FM Tanpa ijin (Pasal 11) Junaidi	PN Banda Aceh	Pidana penjara 3 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. BB dirampas untuk dimusnah kan.
	2015
3.	Semarang	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (Pasal 33).	PN Magelang	Pidana penjara 6 bulan, masa percobaan 1 Tahun. BB dikembalikan ke terdakwa
	Jan-Juli 2016
4.	Palu	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (pasal 33)	PN Luwuk	Denda Rp15.000.000, (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 bulan). BB dirampas untuk negara.
5.	Semarang	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (pasal 33)	PN Jepara	Pidana kurungan 4 bulan, denda Rp500.000 (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan). BB dirampas untuk negara.
6.	Yogyakarta	Perangkat Radio FM tidak bersertifikas. (Pasal 32)	PN Wates	Pidana penjara 4 bulan dan denda Rp3.000.000 (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan). BB dimusnahkan.
7.	Aceh	Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin (Pasal 11 jo Pasal 7).	PN Jantho	Pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. BB dikembalikan ke pemilik.
8.	DKI Jakarta	Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin. (Pasal 11)	PN Jakarta Pusat	Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp100.000.000,- (bila denda tidak di bayar diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan. (Menetapkan terdakwa Ditahan). BB seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
9.	Bandung	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (pasal 33)	PN Subang	Pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. BB dirampas untuk dimusnah kan.
10.	Bandung	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (pasal 33)	PN Subang	Pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. BB dirampas untuk dimusnahkan
11.	Bandung	Penggunaan Frekuensi Radio tanpa izin. (pasal 33)	PN Subang	Pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. BB dirampas untuk dimusnahkan
12	Bandung	Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin (Pasal 11)	PN Indramayu	Pidana Penjara 1 tahun denda Rp100.000.000, terdakwa ditahan
			PN Bandung	Pidana Penjara 1 tahun denda Rp100.000.000, terdakwa ditahan.