Sosialisasi e-SKP 2017: Dirjen SDPPI Tekankan Program Prioritas
Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo pada Rabu (29/3) mensosialisasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai berbasis elektronik (e-SKP) kepada seluruh pejabat Eselon I, II, dan III dilingkungan Ditjen SDPPI, termasuk Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).
Dalam acara yang diselenggarakan di lantai 10 Gedung Menara Merdeka Jakarta itu, Direktur Jenderal SDPPI Ismail mengingatkan bahwa Ditjen SDPPI harus bisa segera menjalankan transisi dari SKP 2016 ke e-SKP 2017 dengan baik karena jika tidak maka akan ketinggalan.
Ismail juga menekankan kembali bahwa program kerja umum yang ada hubungannya dan selalu berinteraksi dengan kementerian-kementerian lain—dalam bulatan program utama Kemkominfo--, merupakan program prioritas selama lima tahun kedepan.
Ada empat isu besar yang menjadi sasaran Kemkominfo kedepan, yakni jaringan broadband, digitalisasi penyiaran, Internet, dan masalah komunikasi pemerintah. Dari empat program utama itu, dua di antaranya berada di pundak Ditjen SDPPI yaitu program broadband dan digitalisasi penyiaran.
Ditjen SDPPI, tegas Ismail, akan dinilai terutama pada dua program tersebut, dengan masing-masing direktorat akan memberikan dukungan dan kemudian secara berjenjang akan dinilai keberhasilannya dari unsur paling bawah.
SKP, lanjut Ismail, merupakan tool atau alat pengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. “Tidak seperti PNS jaman dahulu yang penilaiannya berdasarkan DP3, (yang) ukurannya nilai tidak boleh turun, dan sekarang sudah tidak akan dilihat lagi model penilaian seperti DP3.”
Dalam perjanjian kinerja pegawai, sebagaimana dicontohkan Ismail, grafik nilai didasarkan pada tiga unsur. Pertama, dengan penilaian kualitatif dengan ukuran keberhasilan penuh 100%, kedua adalah penilaian kualitatif, dan terakhir adalah unsur perilaku.
Untuk menghindari subyektivitas dalam penilaian unsur ketiga, maka perlu ada komunikasi bahkan antar direktorat untuk saling melakukan cek silang (cross check).
Sebagai catatan bahwa Tata Usaha atau TU merupakan komponen yang sangat penting karena bagian itu sangat menentukan keberhasilan direktorat. Oleh karena itu, Ismail meminta agar para direktur dapat memilih para petugas TU yang berkualitas.
(Sumber/foto : mks/rst)
