Sepanjang 2016, 10 Pelanggaran Frekuensi Ditindak hingga Vonis Pengadilan

Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sepanjang 2016 telah menindak dan menyelesaikan 10 kasus pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio hingga vonis pengadilan, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang.

Penindakan tegas kasus-kasus pelanggaran itu merupakan upaya Ditjen SDPPI, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Unit Pelaksana Teknis Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio maupun Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, dalam menegakkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Dari operasi penertiban terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio maupun pelanggaran penggunaan perangkat yang belum tersertifikasi tersebut, penyidik telah menuntaskan proses penyidikan sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21).

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, maka 10 terdakwa pelanggaran mendapatkan vonis maksimal dari pengadilan.

Vonis maksimal tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp75 juta, dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta barang bukti dirampas negara untuk dimusnahkan.

Hasil penertiban yang diproses sampai persidangan tersebut merupakan hasil penindakan oleh Balmon Kelas I DKI Jakarta, Balmon Kelas II Bandung, Yogyakarta, Aceh, Semarang, dan Loka Monitor Palu.

Dengan penertiban dan penindakan tegas ini diharapkan masyarakat dalam menggunakan spektrum frekuensi radio lebih tertib dan sesuai dengan peruntukannya, serta menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang sudah bersertifikasi.

Berikut 10 vonis hakim terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap pada 2016:

No	UPT/BALON	PERKARA :	LOKASI	PUTUSAN SIDANG
1.	PALU	Komunikasi Radio : Penggunaan Frek. Radio TANPA izin. (pasal 33)	LUWUK	Denda Rp. 15.000.000, (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 bulan). BB dirampas untuk Negara
2.	SEMARANG	Radio Siaran : Penggunaan Frek. Radio TANPA izin. (Pasal 33)	JEPARA	Pidana kurungan 4 Bulan, Denda Rp. 500,000 (bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan).
3.	JOGJAKARTA	Radio Siaran : Perangkat Radio FM TIDAK SERTIFIKAT. (Pasal 32)	WATES	Pidana penjara 4 bulan dan denda Rp.3.000.000 (bila denda tidak dibayar diganti Pidana kurungan 2 bulan BB dimusnahkan
4.	ACEH	Komunikasi Radio : Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin (Pasal 11 jo Pasal 7).	JANTHO	Pidana Penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. BB. dikembalikan ke Pemilik
5.	DKI JAKARTA	Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin. (Pasal 11)	JAKARTA PUSAT	Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 100.000.000,- BB seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6.	BANDUNG	Radio Siaran : Penggunaan Frek. Radio Tanpa Izin (Pasal 33).	SUBANG	Pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. BB dirampas untuk dimusnahkan.
7.	BANDUNG	Radio Siaran : Penggunaan Frek. Radio Tanpa Izin (Pasal 33).	SUBANG	Pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun. BB dirampas untuk dimusnahkan.
8.	BANDUNG	Radio Siaran : Penggunaan Frek. Radio Tanpa Izin (Pasal 33).	SUBANG	Pidana Penjara 1 tahun denda Rp. 100.000.000, terdakwa ditahan. BB dirampas untuk dimusnahkan
9.	BANDUNG	Penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin (Pasal 11).	INDRAMAYU	Pidana Penjara 1 tahun denda Rp. 100.000.000, terdakwa ditahan. BB dirampas untuk dimusnahkan
10.	BANDUNG	SIMBOX : Penyelenggaraan Telekomunikasi	BOGOR	Pidana Penjara 1 tahun denda Rp. 100.000.000,- terdakwa ditahan BB dirampas untuk dimusnahkan

Sumber/foto : Dit.Pengendalian/Iwan P