Digitalisasi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Nasional

Mataram (SDPPI) – Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail menegaskan pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada lahirnya berbagai tuntutan baru, salah satunya digitalisasi bisnis.

Perkembangan teknologi menyebabkan segala aktivitas, termasuk perekonomian dan perdagangan, beralih ke wilayah virtual. Ini membuat siapapun, mau tidak mau, melakukan digitalisasi. “Digitalisasi menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional,” ucap Dirjen SDPPI pada kegiatan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Digital dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Menuju Indonesia Maju, Jumat (17/12/21).

Ismail menegaskan infrastruktur dan ekosistem digital mampu memicu lahirnya kolaborasi efektif antara pemerintah dan industri. Pemerintah harus berperan dalam dua hal, yakni memberikan standar dan kemudahan izin bagi pelaku usaha digital. Guna mendorong percepatan transformasi digital, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan standardisasi kebijakan dan fasilitas dalam hal pembangunan infrastruktur.

Berikutnya, adanya perubahan yang signifikan perihal perizinan dalam membangun usaha digital. Hal ini bertujuan agar pelaku bisnis digital bisa tumbuh subur.

Ismail juga menyampaikan lima langkah mendorong percepatan transformasi digital. Pertama, perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet. Kedua, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyediaan kebutuhan SDM talenta digital. Dan kelima percepatan penyusunan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.

“Beberapa hal itu perlu dilakukan, sebab perkembangan teknologi berjalan semakin pesat hari ini. Jika tidak, maka kita akan jauh tertinggal,” katanya.

Lebih lanjut, Dirjen SDPPI menjelaskan pemerintah pusat sudah memetakan lima leading yang menjadi jangkauan ekonomi digital. Yakni, perdagangan secara elektronik (e-commerce), layanan transportasi daring dan pengantaran makanan daring, jasa keuangan, agen perjalanan daring, dan media daring.

Meski demikian, tidak semua wilayah di Indonesia sudah memiliki akses broadband. Akibatnya, digitalisasi masih terhambat. Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G. Perinciannya, 9.113 desa/kelurahan merupakan wilayah 3T (non-komersial) dan 3.435 desa/kelurahan sisanya merupakan wilayah non 3T (komersial). Wilayah non-komersial, Kemkominfo akan menyediakan layanan internet 4G melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan. Adapun desa komersial, akan dibangun oleh operator telekomunikasi.

Di samping meningkatkan layanan 4G, Kemkominfo juga sedang menyiapkan implementasi layanan 5G. Ekosistem perlu dibangun secara komprehensif. Apalagi, layanan 5G bisa memberikan beberapa manfaat, seperti sumber pendapatan baru, pengurangan biaya untuk data, pengalaman digital yang lebih baik, dan kompetisi harga. Tarif 5G akan semakin terjangkau seiring meningkatnya kompetisi operator seluler dalam menawarkan layanannya.

Kegiatan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Digital dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan di Hotel Astoria Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hadir bersama Dirjen SDPPI Ismail sebagai narasumber Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah dan Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys.

Kegiatan kolaborasi antara Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI ini turut dihadiri oleh Plt. Sesditjen SDPPI Sabirin Mochtar, Sesditjen PPI Wayan Toni Supriyanto, Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Mataram Sunardi, serta pejabat dan staf terkait.

Sumber/ Foto : Fandi R/ Alifa (setditjen)