Komdigi Perkuat Sinergi Infrastruktur Digital dan Ketenagalistrikan untuk Percepat Konektivitas di Wilayah Rural
Jakarta (Infrastruktur Digital) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan akses digital nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Daerah Rural yang diselenggarakan Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital pada Rabu (3/6/2026) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Rapat yang dipimpin Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Mulyadi, menjadi forum strategis antara Komdigi, Kementerian PPN/Bappenas, dan operator seluler untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan infrastruktur digital dengan infrastruktur ketenagalistrikan. Sinkronisasi tersebut dinilai penting dalam mendukung perluasan layanan mobile broadband di wilayah rural dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi.
Dalam arahannya, Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan pasokan listrik yang andal. Menurutnya, listrik merupakan fondasi utama bagi penyediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerataan akses digital memerlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Perencanaan pembangunan jaringan telekomunikasi perlu berjalan selaras dengan program perluasan akses listrik agar investasi yang dilakukan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Mulyadi.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain dari Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa serta Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital. Hadir pula para penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dan XLSMART.
Dalam sesi diskusi, para operator menyampaikan sejumlah tantangan pembangunan jaringan di wilayah rural, khususnya terkait keterbatasan pasokan listrik dan tingginya biaya penyediaan energi pada lokasi yang belum terjangkau jaringan PLN secara memadai. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya investasi (CAPEX) maupun biaya operasional (OPEX), sehingga diperlukan sinergi yang lebih erat antara pembangunan infrastruktur digital dan ketenagalistrikan.
Sementara itu, Bappenas memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, termasuk program prioritas di bidang ketahanan energi dan Program Listrik Desa (Lisdes). Program tersebut menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Program Lisdes dinilai memiliki potensi sinergi yang kuat dengan agenda pemerataan akses digital nasional. Perluasan akses listrik dan konektivitas digital merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong produktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum koordinasi ini, Komdigi bersama Bappenas dan para operator seluler berkomitmen memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur digital dan ketenagalistrikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat perluasan konektivitas broadband, meningkatkan efisiensi investasi infrastruktur, serta mendukung terwujudnya pemerataan akses digital yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sumber/ Foto: Humas Infrastruktur Digital/ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital.
